Ada Bid’ah di UU Pengelolaan Zakat

415

UU Pengelolaan zakat mengatur “badan usaha” sebagai pembayar zakat. Badan usaha adalah benda mati, bukan manusia. Islam tidak pernah mengatur benda mati membayar zakat. Ibadah itu hanya diwajibkan kepada seorang muslim. Bukan perusahaan. Bagaimana fikih mengaturnya?

Medio September 2013, sebuah perusahaan jasa titipan kilat menggelar peluncuran produk baru. Acara dibuat megah. Menjelang akhir, managing perusahaan itu menyerahkan zakat perusahaan senilai Rp 100 juta kepada petugas dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sang manager menjabarkan, nilai zakat itu diambil 2,5 persen dari deviden perusahaan. Pembayaran zakat itu pun dipamerkan besar-besar di website Baznas.

Perusahan itu tak sendiri. Sebelumnya beragam perusahaan lain juga telah ber-zakat di badan zakat bentukan pemerintah itu. Termasuk salah satu perusahaan bank swasta, pernah berzakat di sana. Bukan itu saja. 12 Juli 2013 lalu, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Dahlan Iskan, juga sempat gagah berkomentar. Dia meminta agar BUMN ikut aktif membayar zakat.

Jika merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal itu tak melanggar hukum. Justru beleid itulah alas hak-nya. Dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan,  “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. “ Nah, yang jadi masalah adalah frasa “badan usaha” dalam produk hukum itu. Sebab badan usaha bukanlah benda hidup alias benda mati.

Zakat merupakan ibadah pokok umat Islam. Dia bagian dari rukun Islam. Zakat ini bukan ibadah main-main. Dalam Al Quran. Perintah zakat kerap bergandengan dengan perintah menegakkan sholat. Dalam Surat Al Baqarah ayat 43, Allah SWT berfirman: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” Ada 29 surah lain di Al Quran yang senada dengan itu. Artinya, zakat adalah ibadah penting bagi kaum muslimin. Bukan ibadah asal-asalan.

Dan, sejak era Khulafaur Rasyidin, abad 7, hingga Kesultanan Utsmaniyah, abad 19, zakat kerap dilaksanakan secara sentralistik. Zakat dikutip oleh Khalifah. Dalam istilah lain Amirat atau Kesultanan. Masalah kemudian mendera kala kekhilafahan tersapu bersih digantikan oleh konsep “state” (negara). Konsep ini tercetus sejak Revolusi Perancis, abad 18. Sejak itulah runtuhnya kaum Monarki di Eropa, ditandai dengan digantungnya Raja Louis XVI di depan penjara Bastille, Paris. Perancis kemudian tumbuh menjadi sebuah “state” dengan bentuk Republik. Prototipe “state” inilah yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Sejak itulah Monarki kehilangan kekuatan politiknya.

Tsunami “state” itu ternyata melanda juga kepada dunia kekhilafahan. Utsmaniyah, tahun 1840, melaksanakan tanzimat (reformasi). Disinilah pola kenegaraan Utsmani di ubah tiga ratus enam puluh derajat. Kitab hukum tak lagi merujuk pada “Multaqa al abhur”, sebuah kodifikasi kitab hukum yang dilakukan kala Sultan Sulaiman al Qanuni, abad 16. Mereka menggantinya dengan “Al Majjalah Al Ahkam”. Dalam bahasa Inggris, biasa disebut “The Majelle”. Utsmaniyah bergeser menjadi monarkhi, tak lagi menerapkan sistem hukum Islam secara kaffah. Disitulah zakat pun di bayarkan sejajar pajak.

Hal ini melanda kepada “negara” baru bentukan kaum Eropa. Kebanyakan mensejajarkan posisi zakat dengan pajak. Padahal secara esensi, keduanya jauh beda. Zakat adalah perintah dari Allah SWT. Ibadah pokok umat Islam. Sementara pajak, muasalnya adalah upeti kepada raja-raja Monarki di Eropa. Tapi dalam aturan “negara” yang tercetus sejak Revolusi Perancis itu, zakat pun diadopsi seolah serupa dengan pajak. Sementara Islam tidak mengenal pajak. Ada sejenis pajak, “kharaj”, tapi ini juga tak bisa disamakan dengan pajak seperti umumnya.

“Kharaj” dikenal sejak Umar bin Khattab menjadi Khalifah. Kala itu kaum muslimin banyak mendapatkan ghonimah, hasil perjuangan jihad. Ghoniman adalah harta rampasan perang yang halal. Harta ghonimah termasuk tanah. Hukumnya, bagi non muslim, boleh tetap memeluk agama selain Islam, asal membayar jizyah, semacam upeti, kepada Khalifah. Nah, tanah-tanah kaum non muslim hasil taklukan, tak semuanya diambil menjadi ghanimah. Tapi masih dibolehkan untuk dikelola oleh kaum non muslimin, termasuk Yahudi. Tapi mereka diwajibkan membayar “kharaj” saban tahun, sebagai pengganti jizyah. Itulah posisi “kharaj”. Berbeda dengan pajak.

Kemudian, dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang kebanyakan dipakai oleh negara-negara yang dulunya berbasis Islam, posisi zakat disamakan dengan pajak buat negara. Inilah yang terasa benar dalam UU Pengelolaan Zakat itu. Negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang berfungsi mengutip zakat kaum muslimin. Yang ironisnya, zakat itu juga mensasar kooporasi alias badan usaha. Inilah yang sama sekali tak pernah dikenal dalam Islam.

Islam memang mengenal syirkah dan qirad. Ini semacam persekutuan usaha. Tapi syirkah juga beda jauh dengan matschap yang dianut hukum positif. Syirkah juga tak sama dengan “badan usaha”.

Nah, dalam syirkah, juga tak ada kewajiban lembaga syirkah itu untuk membayar zakat. Simak pendapat Imam Malik dalam kitab Al Muwatta yang kesohor itu. Terkait zakat asosiasi, “Yahya berkata bahwa Malik mengatakan tentang dua orang yang berasosiasi. “Jika mereka bersama-sama memiliki usaha ternak, satu pejantan, satu tanah (untuk peternakan) dan satu sumber air maka kedua orang itu berasosiasi sepanjang setiap orang dari merea dapat membedakan mana miliknya dan mana milik partnernya. Jika seseorang tidak dapat membedakan antara miliknya dan milik temannya, maka ia bukan asosiasi tapi pemilik bersama.”

Kemudian, juga ada pendapat Imam Malik yang sejenis. “Malik berkata: Tidak wajib bagi kedua orang yang berasosiasi untuk membayar zakat kecuali keduanya memiliki jumlah (hewan ternak) yang wajib zakat. Jika, misalnya, salah satu yang berasosiasi memiliki 40 biri-biri/kambin atau lebih, dan yang lain memiliki kurang dari 40 biri-biri dan kambing, maka orang yang memiliki 40 ekor harus membayar zakat sedangkan yang kurang daro 40 tidak harus.

Jika keduanya memiliki jumlah (hewan ternak) yang mencapai jumlah wajib zakat maka keduanya disatukan (maksudnya hewan ternak ditaksir sebagai kesatuan) dan keduanya harus membayar zakat. Jika satu diantaranya memiliki 1000 biri-boro atau kurang, jumlah itulah yang harus dibayarkan, sedangkan yang memiliki 40 ekor atau lebih, kemudian mereka berasosiasi, maka setiap orang membayar kontribusinya sesuai dengan jumlah hewan yang ia memiliki –sekian banyak dari seseorang yang memiliki 1000 ekor dan sekian banyak dari seseorang yang memiliki 40 ekor.

Dari kedua pendapat itu, pembayar zakat tetaplah pada individu. Bukan badan usaha. Jikalau pun terjadi persekutuan antara kaum muslimin, pembayar zakat adalah masing-masing person. Bukan asosiasi yang membayar zakat.

Nah, jika merujuk UU Pengelolaan Zakat itu, ketika perusahaan membayar zakat, lalu siapa yang masuk surga? Karena perusahaan tak dimiliki oleh satu orang. Ada direksi, komisaris, karyawan dan lainnya. Inilah sebuah bid’ah yang nyata