Haramnya Pajak Dalam Islam

242

Allah Subhanahuwataala berfirman dalam Al Quran Surat Al A’raf ayat 157:
“Ia (Nabi) menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّا س زَمَانٌ لاَيُبَاليَّ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَ منْ حَلاَل أَم منْ حَرَام
“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram” [HR Bukhari]
Al Quran merupakan sumber hukum Islam yang tertinggi. Hukum Islam dalam kosakata Islam disebut syariat. Al Quran adalah panduan hidup bagi kaum muslimin, yang perintahnya melekat. Ayat Al Quran dalam SuratAl A’raf diatas menunjukkan perintah tegas bagi kaum muslimin untuk mengerjakan yang mar’uf. Lawan dari ma’ruf adalah munkar. Dari sini tentu yang ma’ruf dan munkar tak bisa disatukan. Yang munkar tentu tak bisa dibuat kemudian menjadi ma’ruf. Inilah perbedaan mendasar muslimin dengan kaum kuffar. Karena muslimin memiliki Al Quran, yang memilki salah satu nama Al Furqon. Artinya sang Pembeda.

Dalam Hadits diatas disebutkan bahwa akan ada suatu jaman manusia tidak lagi membedakan antara yang halal atau haram dalam mencari harta. Bentuk perwujudan Hadist itu bisa dilihat dari hadirnya pajak (tax) dalam kehidupan kaum muslimin sekarang. Karena pajak menjadi salah satu sumber pungutan yang bersifat memaksa. Paksaan itu muncul melalui aturan perundangan (beleid).

Namun Islam tetap tak mentolerir soal keharaman pajak. Sejak dulu, pajak adalah haram, tanpa pernah bisa menjadi halal.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِنَّ صَاحِبَ الْمَكسِ فِيْ النَّارِ
“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti.
عَنْ أَبِيْ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَرُوَ يْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُوْرَ فَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِيْ النَّارِ
“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad (Amir di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka”[HR Ahmad, Abu Dawud]

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid Radhiyallahu ‘anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ
“Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan” [HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi]

Dalam termonologi bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama الْعُشْرُ (Al-Usyr) atau الْمَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لضَّرِيْبَةُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Para pemungut pajak disebut صَاحِبُ الْمَكْسِ (Shahibul Maks) atau الْعَشَّارُ (Al-Asysyar).

Shahibul Maks adalah pemugnut pajak bukan preman pasar.
Ada ustad yang mencoba menggeser makna “Shahibul Maks” dengan preman pasar. Bukan dianggap sebagai pemungut pajak. Padahal sejak dulu ulama telah mendefenisikan “Shahibul Maks” sebagai makna pemungut pajak. Istilah kini disebut petugas pajak atau institusi yang memungut pajak.

Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Syarh As-Sunnah (10/61) : ”Yang dimaksud dengan sebutan (صَاحِبُ الْمَكْسِ )Shahibul Maks, adalah mereka yang biasa memungut pajak dari para pedagang yang berlalu di wilayah mereka dengan memberi nama Al-Usyr (الْعَشَّارُ).

Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya, Nailul Authar (4/279) mengatakan : “Kata Shahibul Maks (صَاحِبُ الْمَكْسِ ) adalah para pemungut pajak dari manusia tanpa haq.
Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma pernah ditanya apakah Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu pernah menarik pajak dari kaum muslimin. Beliau menjawab : “Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya” [Syarh Ma’anil Atsar 2/31]

Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis sepucuk surat kepada Adi bin Arthah, di dalamnya ia berkata : “Hapuskan dari manusia (kaum muslimin) Al-Fidyah, Al-Maidah, dan Pajak. Dan (pajak) itu bukan sekedar pajak saja, melainkan termasuk dalam kata Al-Bukhs yang telah difirmankan oleh Allah.
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
“…Dan janganlah kamu merugikan/mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” [Hud : 85]
Kemudian beliau melanjutkan : “Maka barangsiapa yang menyerahkan zakatnya (kepada kita), terimalah ia, dan barangsiapa yang tidak menunaikannya, maka cukuplah Allah yang akan membuat perhitungan dengannya” [Kitab Ahkam Ahli Dzimmah]

Pajak Dalam Sejarah
Dalam jamak peradaban, pajak kerap menjadi momok bagi manusia. Ini telah berkisah sejak abad pertengahan. Di belantara Eropa, kala benua itu tengah dalam masa kegelapan, epos perlawanan terhadap pajak telah berkisah.

Kala era Romawi berjaya, kisaram 509 SM-27 M, masa dewa dewa dianggap penguasa dunia. Jupiter masih menjadi dogma dewa pengatur matahari, pajak telah berkisah. Kala itu Romawi berbentuk res publica (republik). Tapi pajak telah menggema. Pungutan dilakukan oleh Kaisar Romawi. Itulah yang disebut censor, questor, dan lainnya. Pengutip pajaknya disebut publican. Ada pula dikenal ‘tributum’, pajak langsung atas kepala. Tapi muncul pula pajak tak langsung, vegtigalia. Misal pajak ini pungutan atas pemakaian pelabuhan di seluruh daerah Romawi.

Era Julius Caesar menjadi Romawi, pajak juga menambah variasi. Mencuat pajak centesima rerum venalium. Ini semacam pajak penjualan. Pungutan sekitar 1 persen dari hasil penjualan para pedagang, warga Romawi. Abad 4 Masehi, Romawi di Roma bubar. Tapi pajak tak bubar Karena Romawi berbelah menjadi Kerajaan Inggris, Franka, Kekaisaran Romawi Suci. Italia masuk dalam Romawi Suci. Di sana pajak juga masih berkisah. Ada namanya decumae, pungutan 10 persen dari para petani dan penguasa tanah. Lambat laun pungutan ini makin bertambah. Tributum tetap juga masih dikenakan.
Tanggal 15 Juni 1215 di Runnymede, Kerajaan Inggris. Sebuah perjanjian penting disepakati. 25 baron sebelumnya memberontak. Mereka para borjuis, pengusaha kelas atas di pinggiran Inggris sana. Di sebuah wilayah dekat Windsor, para baron itu melakukan perlawanan. Utamanya tentang pungutan pajak dari King John, Raja Inggris, yang terlampau tinggi. Termasuk pula kesetaraaan terhadap hukum. Para baron tak terima. Pendapatan mereka berkurang, karena pajak dikenakan ketinggian. Kerajaan tengah butuh banyak biaya, tersebab perang dengan kerajaan tetangga, Perancis. Alhasil beragam pajak pun dikenakan. Para baron yang jadi sasaran. Hampir bertahunan mereka memberontak. Koalisi para baron melakukan perang. Mereka melawan tentara kerajaan. Pada Juni 1215 itu, King John mengalah. Mereka menyelesaikan perang dimeja perundingan. Sebuah perjanjian disepakati. Pajak dikurangi. Equality before of the law disetujui. Perjanjian pun ditandatangani. Muncullah kontrak antara Raja dan koalisi para baron. Itulah Magna Charta. Piagam ini bukan berkisah tentang kesetaraan manusia. Bukan hanya tentang hak azasi manusia. Tapi inilah manuskrip tentang perlawanan terhadap pungutan pajak dimulai. Karena pajak simbol ketidakadilan. Bukan hanya ditorehkan oleh Islam. Tapi bagi manusia merdeka, pajak bak pemangsa yang dilakoni sang penguasa.

Di benua Amerika, setelah benua tersebut menjadi koloni Inggris, penduduk koloni mempunyai kewajiban membayar berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris, yang dikemudian waktu menjadi penyebab Revolusi Amerika, yaitu setelah diundang-undangkannya The Stamp act (1765) dan The Townshend Act (1767). The Stamp Act merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penduduk koloni tersebut untuk membayar pajak atas pembelian koran, kartu judi, dadu, dan akte perkawinan. The Townshend Act merupakan pemungutan terhadap teh, kertas, cat, dan kartu.
Dari belantara Eropa abad pertengahan itulah pajak berkisah. Di sana disebut upeti. Ini tentu berbeda dengan Zakat, jizya atau kharaj. Karena selalu ada saja mujtahid palsu yang mencoba mengqiyaskan agar pajak disamakan dengan jizya atau kharaj.

Di nusantara, model pajak dikenalkan kaum kolonial. VOC yang memulai. Koalisi para pedagang Yahudi asal Belanda ini mengenakan pajak kepada penduduk sekitar Batavia, semenjak mereka menjejak 1602. Mereka mengenakan paak usaha, pajak rumah, pajak kepala kepada pedagang China, Arab dan lainnya. Sebelumnya di nusantara, masa VOC mulai bertahta, saat itulah nusantara dipenuhi kesultanan-kesultanan Islam. Mereka tak mengenakan pajak. Karena pajak tak dikenal dalam syariat. Dari Aceh, Malaka, Pattani hingga Ternate, ada sekitar 200 lebih kesultanan berdiri. Tak satu pun ada kisah penarikan pajak buat pada Sultan. Justru kala VOC mulai memajaki, disitulah perang Sabil berkumandang. Pajak adalah haram dalam Islam. Ulama-ulama dan para Sultan mengangkat senjata mengadakan perlawanan perang dengan VOC dan kolonialis lainnya, yang memungut pajak dari muslimin.

Era Hindia Belanda, pasca bangkrutnya VOC, pajak juga tak hilang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Deandels, mengeluarkan statuta penarikan pajak dari pintu gerbang di Batavia, pajak penjualan barang di pasar (bazarregten), termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah jadi. Bahkan ada suatu masa Hindia Belanda menerapkan pajak jendela. Warga dipajaki berdasar jumlah jendela yang terpasang di rumah.
Tanah apalagi. Kolonial menerapkan pajak landrent (pajak tanah. Era Hindia Belanda ini disebut landrente. Thomas Stanford Raffles, Gubernur Hindia British, menerapkan landrente Stelsel, pajak tanah. Para petani dipunguti pajaknya. Dia mencontoh penerapan pajak itu dari Benggala, India, wilayah jajahan Inggris lainnya. Inilah asal muasal pajak bumi dan bangunan.

Dimana kolonial berada, disitu pula pajak dijunjung. Nusantara di tahun 1920-an, Hindia Belanda menjejak kembali. Pajak kembali menjadi simbol kekuasaan. Hindia Belanda menerapkan azas Receptie, pasca keluarnya fatwa Snouck Hurgronje. Ini tentang penggolongan penduduk menjadi tiga klasifikasi. Muslimin digolongkan pada pribumi. Pajak pun dibedakan. Pajak pendapatan bagi kaum Eropa, berbeda besarnya dengan pajak kaum bumi putera.

Hindia Belanda menerbitkan Staatblaad Ordonantie od de inkomstenbelasting. Ini pajak pendapatan. Inilah awal mula pajak penghasilan diterapkan di nusantara. Ada pula Ordonantie 1920, mengatur soal pajak kekayaan. Kemudian terbit pula Corporation tax Ordinance of 1925, ordonansi pajak perseroan. Sasarannya adalah laba bersih dari badan hukum yang beroperasi. Kemudian tahun 1932, Hindia Belanda kembali menerbitkan Ordonantie op Inkomstenbelasting 1932. Ini beleid revisi tentang pajak pendapatan. Tahun 1944, Hindia Belanda bahkan menerbitkan Oorlogsbelasting, pajak perang. Ini diterbitkan dalam Staatblad 1944 No. 17 yang berlaku 1 Januari 1945. Lalu muncul pula Wages Tax Ordonance of 1935, ordonansi pajak upah 1935, dimana pemungutan pajaknya dilakukan oleh para majikan. Ini yang kemudian diadopsi murni. Azasnya digunakan PAYE, pas as yu earn (bayar upay sesuai dengan yang diterima). 1945, Indonesia memproklamirkan diri. Tapi segala aturan hukum Hindia Belanda diadopsi. Pasal II Aturan Peralihan Konstitusi 1945 menyatakan demikian. Pajak belum bertepi.

Munculnya Negara
Pasca Revolusi Perancis, abad 18, mencuat tentang munculnya state( english), l’etat (perancis), staat (belanda). Inilah yang menjadi bentuk satu-satunya kehidupan bersama. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “negara”. Diambil dari kata “nagari” di Minangkabau dan “nagara” dari Hindu Majapahit. Tapi negara tentu berbeda dengan ‘nagari’ atau ‘nagara’. Karena Negara merupakan padanan dari sistem pemerintahan yang muncul pasca kudeta atas Gereja dan Monarkhi Perancis, abad 18 itu. Sistem inilah yang kemudian mengkudeta juga belantara Islam. Daulah Utsmani dikudeta secara tak berdarah, tahun 1840, dengan tanzimat. Puncaknya penyingkiran Sultan tahun 1924. Utsmani diganti Republik Turki. Nusantara, yang sebelumnya terdiri dari 200 kesultanan lebih, juga berganti menjadi republik. Inilah mencuatnya negara-negara dengan ide nation state yang dilegitimasi oleh konstitusi. Dari sinilah muncul problem umat Islam. Karena tiada lagi AMR (pemimpin) Islam.

Namun hilangnya AMR bukan berarti menggeser sesuatu yang haram lalu menjadi halal. Pajak, yang sama sekali tidak dikenal dalam Islam, tentu tak mendadak menjadi halal. Hanya ironinya kemudian muncul mujtahid-mujtahid palsu yang berupaya menghalalkan pajak.

Islam hanya mengenal Zakat, jizya dan kharaz. Inilah yang bentuknya semacam “kutipan”. Tapi berbeda jauh dengan pajak. Zakat statusnya adalah ibadah kaum muslimin. Karena tertera dalam Al Quran, yang merupakan saudara kembar dari Sholat. Zakat dikutip oleh AMR Islam.

Allah Subhanahuwataala berfirman dalam Al Quran Surat At Taubah ayat 103:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kalimat “Qhudz” dalam permulaan ayat itu menunjukkan perintah pengambilan Zakat kepada AMR muslimin. Zakat yang ditarik secara resmi oleh Amr Islam. Tapi Zakat khusus untuk kaum muslim semata. Penarikan Zakat juga bersifat baku. Karena mengikuti haul dan nisab yang sudah di Sunnah-kan. Harta dan barang yang di zakati juga tak mengalami perubahan. Berbeda dengan pajak, yang jenisnya kerap berubah-ubah sesuai kehendak pembuat aturan. Artinya Zakat sama sekali tak bisa di qiyas-kan dengan pajak. Karena bentuknya jauh berbeda. Zakat adalah ibadah. Sementara pajak adalah upeti untuk penguasa yang dhzalim.

Jika kaum muslimin menunaikan Zakat, maka untuk para ahli kitab, hanya membayar Jizya. Ini besarnya sekitar 4 Dinar per kepala, setiap tahunnya. Di luar jizya, tak ada lagi kutipan buat kaum non Islam. Jizya juga dibayarkan kepada pemimpin Islam (AMR). Bukan kepada penguasa sekuler.

Sementara kharaz, ini muncul semenjak era Khalifah Umar Bin Khattab. Kharaz ini berbentuk pungutan dari tanah yang berhasil ditaklukkan kaum muslimin melalui perang dan ketundukan. Tanah yang semula dikelola ahli kitab, misalnya, tetap diperbolehkan dikelola, namun hasil tanamannya di pungut untuk menjadi salah satu pemasukan Baitul Mal. Jadi analogi bahwa kharaz merupakan sama halnya dengan pajak, juga jauh berbeda.
Dari sini tentu upaya mengqiyaskan Zakat, kharaz atau jizya sama dengan pajak, tentu hal yang mustahil. Karena secara hierarki sumber hukum Islam juga hal itu tak memungkinkan. Dalam Islam, dikenal sumber hukum primer, berupa Al Quran, Sunnah, Amal Madinah, Ijmak. Sementara Ijtihad, Qiyas, Al Marsalih al murshalah merupakan sumber hukum sekunder. Artinya, qiyas tak diperlukan jika memang aturannya sudah jelas tertera dalam Al Quran dan Sunnah.

Lalu apa bisa Zakat di qiyaskan dengan pajak? Sangat tak bisa. Karena Al Quran menyebutnya: Zakat. Sunnah juga mengatakan Zakat. Artinya tak ada kekosongan hukum soal Zakat. Maka pajak bukan hal baru yang membutuhkan qiyas. Melainkan hal yang tak ada bahkan disebutkan haram dalam Sunnah. Sesuatu yang sudah disebut dalam Sunnah, tentu tak bisa di qiyas-kan kemudian menjadi halal. Maka dari itu, upaya menghalal-kan pajak adalah tidak mungkin dalam Islam.

Maka, rumusnya adalah bukan menghalalkan sesuatu yang jelas haram. Islam tak harus didefenisikan ulang agar mengikuti perkembangan jaman. Tapi kita-lah yang harus kembali mengikuti Islam kembali. Dari situlah yang mar’uf akan kembali berbeda dengan yang munkar. Bukan yang munkar diubah agar menjadi mar’uf, walaupun telah muncul legislasi berlandaskan aturan perundangan. Karena hal itu bukanlah syariat.
Barrakallah