Islam Ya Islam, Tidak Liberal Tidak Radikal

169

Oleh Zaim Saidi

Hari-hari ini masih saja  kita  disuguhi  gambaran seolah ada dua sosok Islam: ‘Islam Radikal’ dan ‘Islam Liberal’.  Mengikuti dialektika ini umat Islam  dibagi menjadi dua: Muslim baik dan Muslim jahat. Gambaran ini merupakan sebuah dialektika yang ditampilkan oleh media massa Barat, sejak 1980an dan  terutama pasca ’Teror 9/11’ (2001), lalu munculnaya al Qaeda, Taliban, dan yang termutakhir, ISIS.  Umat Islam, setidaknya sebagian,  seolah kemudian membenarkan hal itu sebagai sebuah realitas. Akibatnya, setidaknya dalam kesan, berlangsunglah konflik  sesama umat Islam sendiri.

Tulisan ini ingin  menunjukkan bahwa dialektika ’Islam fundamental’ atyau Islam Radikal  dan ’Islam liberal’ tersebut  bukan saja suatu  dialektika palsu, tapi bahkan memperlihatkan motif-motif tertentu di baliknya.  Dalam kenyataan yang benar, tentu saja, Islam adalah  dien yang cuma satu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, melalui al-Qur’an dan Sunnah-nya. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, adalah pilar-pilar Islam yang berada dalam realitas sosial, yang dapat dilakukan hanya dengan dasar legalitas (syariah). Dalam pandangan legal, tentunya tidak ada sesuatu hal yang radikal atau liberal, yang ada hanya yang benar (legal)  atau yang salah (ilegal). Berpuasa Ramadhan  hanya dapat dilakukan secara benar yaitu sebulan penuh, tidak bisa menjadi radikal, lalu dilakukan  dua bulan, misalnya, atau  secara liberalistik, menjadi setengah bulan saja.

Motif Ganda

Seperti telah disingggung sebelumnya dialektika dua wajah Islam di atas merupakan bagian dari upaya untuk mendefinisikan Muslim, sebagai ’Muslim jahat’ (radikal, teroris),  dan ’Muslim baik’ (liberal, moderat).  Dalam kenyataannya terorisme  yang dilakukan hanya oleh satu-dua pihak yang, walaupun pelakunya Muslim,  tidak bisa dikategorikan sebagai (tindakan)   Islam.

Kata Islam, berakar pada kata salam, yang berarti damai, maka ’Islam Radikal’ adalah sebuah contradictio in terminis. Dalam Islam, tindakan kekerasan, terorisme,  apalagi melalui teknik (bom)  bunuh diri, merupakan  perbuatan ilegal, dan haram hukumnya.  Sebab, dalam hukum Islam, untuk  ber-jihad pun ada  batasan-batasan tertentu, bukan merupakan tindakan individual anarkis, seperti para pelaku bom bunuh diri atau kekerasan lainnya. Sebaliknya Islam liberal, merupakan bagian dari fenomena pembaruan Islam, dengan tujuan untuk mengasimilasikannya dalam ideologi kapitalisme.

Yang sepatutnya dipahami oleh Umat Islam adalah bahwa dialektika dua wajah Islam ini pada akhirnya berimplikasi ganda bagi kaum Muslim, yang keduanya diperlukan bagi keberlangsungan kapitalisme itu sendiri.   Pertama, dengan agak menyederhanakan masalah, dapat dikatakan bahwa wajah Islam jahat ditampilkan untuk menimbulkan psikologi ’bersalah dan malu’ di kalangan Muslim.  Ini kemudian akan   bermuara pada pembenaran  bagi kalangan Muslim untuk  menjadi ’Muslim baik’. Ini berarti  kaum Muslim didorong untuk semakin pragmatis, mengasimilasikan Islam dalam sistem kapitalis, sebagai bayaran dari rasa malu dan bersalah tersebut. Kedua, sasaran sebaliknya yang dibidik  dari  kalangan  ’Muslim jahat’ (radikal, teroris), adalah    suatu pembenaran yang teramat kuat bagi kapitalisme untuk secara represif  semakin mendesakkan dominasinya.

Untuk dapat lebih memahami strategi dialektika palsu ini penting kiranya dimengerti perkembangan termutakhir dari kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme mutakhir telah muncul sebagai kekuatan totaliter, di balik retorika  liberalisme. Demokrasi, sebagai front politiknya pun, makin  menjadi terminologi kosong dan menunjukkan jati dirinya sebagai bagian dari totalitarianisme tersebut.

Akhir Kapitalisme

Meminjam teori dari Carl Schmitt, pemikir hukum Jerman,   kapitalisme akhir dapat dideskripsikan sebagai  tercapainya nihilisme, yang bermakna ’dipisahkanya pemerintahan dari lokasi’ (the separation of order and location).  Yakni lepasnya otoritas (yang kini berada di tangan kapitalis global) dari  lokasi (negara-bangsa demokratis). Lebih lanjut,  dengan dominasi kapitalisme global ini, kedaulatan nasional,  telah menjadi tidak relevan.  Schmitt lebih jauh merumuskan otoritas (kewenangan) sebagai  ’pihak yang dapat memutuskan dalam keadaan darurat’ (state of emergency), yang – sebagai konsekuensi dari nihilisme – sepenuhnya di luar domain negara-bangsa.

Nihilisme juga berarti matinya demokrasi. Gambaran tentang telah berakhirnya demokrasi, sebagai paradoks dari  paham liberalisme  yang mendasarinya, diuraikan dengan gamblang oleh Giorgio  Agamben, seorang pemikir  Italia. Dengan lugas,   ia  menyatakan  bahwa  tujuan akhir dari kekuasaan politik modern  bukan lagi kedaulatan negara nasional,  melainkan adalah  rumah tahanan (concentration camp).    Hal ini dapat dikaitkan  persis dengan   rentetan legalisasi gerakan antiterorisme.   Yang kini telah terjadi  adalah lengkapnya transisi hukum dari ’keadaan normal ke keadaan darurat’ ini.  Kekuasaan totaliter kapitalisme atas kehidupan menjadi sempurna.  Seseorang yang disekap dalam sebuah camp adalah seseorang yang kehilangan hak dan dicerabut segala kehormatannya. Ia menjadi bukan-orang (non-person).

Puncak kekuasaan dan kedaulatan politik yang sebenarnya akan terungkap dalam realitas camp  konsentrasi ini.  Inilah  tempat ketika keputusan dengan sesukanya dapat dijatuhkan untuk mengenyahkan hak bicara, hukum, dan ruang gerak seseorang, dan meninggalkannya dalam ’kehidupan telanjang’ (bare life).   Semua yang dikatakan oleh  Agamben di awal tahun 1990-an ini, kini benar telah terwujudkan, di Guantanamao dan tempat-tempat lain di sudut-sudut ’Negara Dunia’ yang muncul di tengah kita.  Bagi Agamben  sebuah camp merupakan  bagian integral dari eksistensi nomos global (kapitalisme).  Dalam camp, kewarganegaraan seseorang, sebagai cermin kedaulatan nasional suatu negara,  telah sepenuhnya  kehilangan makna. Camp adalah lokasi tanpa otoritas.

Kesejatian Islam

Butir penting dari kaitan dua pengertian di atas – nihilisme dan kedaulatan –  dalam konteks realitas saat ini   adalah bahwa fenomena global kapitalisme demokratis telah memberikan toleransi atas keadaan darurat yang permanen dan atas fenomena camp.  Paradigma ’keamanan total’ kini telah menjadi norma umum sebagai teknik untuk menguasai, menggantikan ’keadaan darurat’ yang semula merupakan  tindak perkecualian. Fenomena terorisme, dengan demikian, adalah fenomena yang diperlukan dan menguntungkan kapitalisme itu sendiri. Dalam konteks dialektika palsu di atas, tindakan otoritarian  atas nama antiterorisme yang ditampilkan oleh kekuatan kapital saat ini, telah mendapatkan legitimasinya dari suatu  ’keadaan darurat’  yang  terus-menerus dan kini menjadi permanen, akibat aktivisme ’Muslim jahat’.

Sebaliknya, di sisi lain, penampilan ’Islam moderat, baik’, ditawarkan sebagai jalan keluar  atas ’Islam jahat’ tersebut.   Kapitalisme, tentu saja,  sangat akomodatif terhadap ’wajah kedua Islam’ ini. Sebab,  ’Islam moderat’ adalah ’Islam modern’,  yang selama lebih dari satu abad ini berhasil mendorong proses asimilasi  Islam pada kapitalisme.  Bentuk-bentuk keberhasilan dan produk ‘Islam modern’  ini adalah tidak dapat dibedakannya lagi antara yang Islam dan   yang bukan Islam.

Kesimpulannya adalah sangat penting bagi umat Islam untuk memastikan kesejatian Islam itu sendiri, sebagaimana diajarkan oleh Rasulallah SAW. Dialektika ’fundamentalime versus liberalisme’ adalah jebakan mematikan. Radikalisme dan liberalisme Islam adalah proyek yang sama dari kapitalisme.

Islam sepatutnya dipandang semata dalam perspektif   legal,   dalam arti mengikuti ’amal  yang dipraktekkann oleh komunitas awal Islam, di Madinah al Munawarah.  Islam adalah Islam, tidak  radikal, tidak  liberal.