Jumud-nya Demokrasi Islam

317

Jumud. Kata ini asalnya dari ‘jamada’. Artinya beku. Beku berarti tidak statis. Kata ini populer di abad 18 ke atas. Pasca mencuatnya era modernisme. Masa modernis dimulai semenjak pasca Revolusi Perancis, 1789. Tatkala kudeta peopple power menggulingkan kekuasaan Raja dan Gereja. Puncak dari perang agama di Eropa, antara Katolik dan Protestan dalam babak panjang. Huguenot di Perancis, setelah mengalami pembantaian pada peristiwan peringatan Santo Bartolomeous, abad 16, menorehkan kemenangan.

Revolusi itu sebagai tanda kemenangan kaum itu. Modernisme pun mencuat. Karena modernisme ditandai dengan munculnya “state” atau diterjemahkan “negara”. Karena semenjak revolusi Perancis, tatanan kehidupan sosial berubah drastis. Abad pertengahan, semenjak rennaisance, itulah perubahan cara berpikir sampai hukum, semuanya berubah. Tak lagi merujuk kitab suci. Rosseou melahirkan konsep ‘le contract sociale’ atau kontrak sosial. Ini yang dikagumi Robbiespierre, pemimpin Revolusi Perancis dari kaum jacobin. Muncul kaum yang hanya patuh pada konsep baru. Itulah yang diidentifikasi Auguste Comte, sebagai kaum positivism. Kaum yang tunduk pada “state” semata. Tak lagi institusi Gereja atau agama. Itulah kaum modernis. Jadi defenisi modernis, meninggalkan tradisional. Alias menolak tatanan yang berasal dari Tuhan atau hukum alam.
“State” (english), “staat” (Dutch), “Lo Stato” (Italia), “L’etat” (France), itulah yang diterjemahkan dalam bahasa menjadi “negara”. Tentu kosakata negara berasal dari “nagari” atau “nagara”. Tapi makna dan bentuknya jauh berbeda. “State” berasal dari bahasa Latin, “Statum” artinya stabil. Inilah untuk menggambarkan bentuk baru tatanan sosial pasca modernisme. Jadi “jumud” maknanya beku. Sementara “state” artinya stabil. Saling tolak belakang.

Jumud dipopulerkan kaum muslimin yang terkesima pada modernisme. Pada tatanan sosial pasca revolusi Perancis. Jumud ditujukan pada muslimin yang berpegang teguh pada tradisionalis. Tradisi berarti mengikut fiqih dan syariat. Mereka, kaum Islam modernis, melabelkan, mengikut fiqih atau syariat itu sebagai ajang kejumudan. Alias Islam yang tak berkembang dan mandeg. Alhasil menjadi dalih bahwa muslimin harus berubah mengikut pada “state”. Dalam bahasa lain, mengikuti pola pikir modernis. Dalam bahasa politik, inilah doktrin untuk memaksa muslimin mengikuti demokrasi yang berkembang di barat, pasca modernisme. Jelas, kata jumud hanya alibi dan dalih. Jumud jadi senjata para sekelompok muslimin untuk mengikuti kuffar. Bahwa Islam seolah bisa juga dicangkokkan pada sistem ala kuffar. Mereka berdalih, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Sebuah tafsir yang keliru. Karena maknanya bukan Islam bisa dicangkokkan atau membebek mengikuti kuffar.

Puncaknya, doktrin jumud ini yang ikut menyerang Daulah Utsmaniyah. Sampai tanzimat, 1840, Kesultanan Utsmani dipaksa untuk berubah, mengikuti pola Republik Perancis, yang sama sekali bukan ‘res publica’. Melainkan klaim sebuah ‘republik’. Hanya atribut semata. Karena Kesultanan Utsmaniyah itulah, menurut sejumlah pakar tatanegara barat, justru bentuk republik yang sesungguhnya. Tapi tanzimat, menjadi senjata kaum modernis Islam untuk menyerang tatanan Islam tradisionalis di Utsmaniyah. Hanya Sultan Abdul Hamid II sempat melakukan perlawanan. Berupaya membawa kembali Utsmani pada kejayaan. Tapi kepungan kaum “modernis” telah membabi buta. Bankir telah merasuki Utsmaniyah dan memberi utang riba. Karena kaum modernis itu yang memberi stempel halal. Alhasil Utsmaniyah bubar 1924. Dua tahun berselang, berlangsung kongres umat Islam di Kairo. Karena tanpa Utsmani, Islam tak memiliki Khalifah atau pemimpin. Kongres memutuskan dua pilihan: kembali pada kesultanan atau mengikut pada demokrasi. Umat diperintahkan memilih. Tapi jamak lebih terkesima membebek pada demokrasi. Seolah Islam harus berhasil memenangkan perang di demokrasi, agar kembali berjaya. Inilah justru kejumudan yang nyata. Merekalah yang kini layak disebut kaum ‘jumud’. Karena ternyata membuat Islam tak bertambah maju. Melainkan kemunduran luar biasa. Karena Islam dipaksa untuk membebek pada kuffar. Memasuki lubang biawak, sehasta demi sehasta mengikuti ahli kitab. Inilah fakta kejumudan sesungguhnya.

Karena demokrasi lahir dari abad pertengahan. Tatkala dunia Islam pengendali dunia. Lima kesultanan besar menjadi pondasi pilar dunia. Dari Andalusia sampai Aceh Darrusalam. Syariat dan hakekat tegak berwibawa. Sebagai wujud amal praktek Al Quran.
Tapi belantara Eropa tengah dalam kejumudan luar biasa. Mereka menghadapi pertarungan pemikiran sampai aqidah. Demokrasi itulah sebagai wujud perubahan besar pasca ‘kegelapan’ di Eropa. Karena mereka, menggariskan masa kejayaan, dalam era Romawi. Yang dalam Al Quran disebutkan “AR RUM”. Sebuah imperium yang berada dalam tiga fase, republik, kekaisaran dan monarkhi. Eropa keranjingan untuk bisa kembali pada era Romawi berjaya. Masa tatkala Julius Caesar membahana. Itulah republik yang sesuai fitrah.
Para Huguenots menggunakan Cicero untuk mengetengahkan lagi tentang “De Republica”. Tapi Rosseou membalikkan semuanya. Karena Rosseou merubah teori kedaulatan. Dia meletakkan kedaulatan bukan berasal dari Tuhan. Melainkan dari kekuatan rakyat. Itulah teori kontrak sosial, “le sociale”. Inilah prototipe demokrasi yang dipraktekkan Robispierre pasca kemenangan mengkudeta Gereja dan Raja Monarkhi.

Rosseou membalik teori Thomas Hobbes, yang meneruskan Jean Bodin tentang soverignity. Padahal Bodin masih sealiran dengan Machiavelli. Dalam Il Principe, Machiavelli menyebutkan pusat kekuasaan masih berada dari Tuhan. Inilah yang sesuai fitrah. Inilah aliran politik dalam abad pertengahan. Selain itu ada aliran monarchomache. Duplesis Mornay sebagai pelopornya. Dia yang selamat dari tragedi pembantaian Huguenots, 1000 orang lebih diracun di istana Raja Louis. Mornay turut serta menerbitkan “Vindiciae Contra Tyrannoss”, yang jadi pelecut perlawanan pada tirani di kerajaan Perancis. John Locke di Inggris kemudian terilhami pemikiran Mornay. Tapi Rosseou membuat semuanya berubah, dengan teori kontrak sosialnya.

Dalam menceritakan demokrasi, Rosseou terpedomani sepenuhnya pada aliran filsafat, yang membentuk kebenaran baru dari rennaisance. Dimulai di abad 13, kala Thomas Aquinas memfoto copy teori filsafat Ibnu Rusyd di Cordoba. Aquinas membawa filsafat untuk mendedah ajaran Nasrani. Padahal Gereja mempidanakan aliran filsafat kala itu. Tapi Aquinas menitip benih tentang cara berpikir logika atau rasio di belantara eropa. Alhasil ‘kebenaran’ diuji. Bahkan Tuhan, asal usul manusia sampai hukum, pun diselidiki ulang dengan rasio atau logos. Inilah yang dilanjutkan Francis Bacon, dengan teorinya: “Aku berpikir maka aku ada”. Imbasnya pada tentang Tuhan. Bahwa Tuhan seolah hanya ada dalam pikiran manusia saja. Karena Tuhan tak nyata. Alhasil aturan Tuhan harus terbagi, tak wajib layak dipatuhi sepenuhnya. Rene Descartes makin melengkapi akrobatik. Dia menelorkan deduktif theory: “aku ada maka aku berpikir”. Keberadaan manusia ada lebih dulu, baru alam semesta lainnya mengikuti. Termasuk Tuhan. Jadi, kehadiran manusia sebagai sentral. Bukan objek yang diamati. Melainkan objek yang mengamati. Hukum, tentu manusia yang layak mengaturnya. Begitu juga tatanan politik. Layak manusia mengatur sendiri. Memilih sendiri.

Immanuel Kant menambahi dengan metode empiris kritis. Dia melahirkan teori ‘ratio scripta’. Rasio yang terbukti, yang bisa dijadikan patokan kebenaran untuk hidup. Inilah yang melahirkkan hukum positif, yang kontra pada hukum alam atau fitrah. Cara berpikir demokrasi lahir dari pergelutan itu. Rosseou yang menanamnya. Kontrak sosial berada pada manusia, untuk menentukan pilihannya. Bukan pada Tuhan. Kedaulatan berada pada manusia, bukan pada Tuhan. Makanya secara teknis, pemimpin ditentukan pada suara manusia. Suara Rakyat suara Tuhan (vox populi vox Dei) menggantikan “suara Gereja suara Tuhan” (vox Rei vox Dei). Inilah demokrasi. Yang, astaghfirullah, diikuti kaum muslimin dengan dalih jumud tadi.

Pasca Revolusi Perancis, demokrasi diterapkan. Robbiespirre dikudeta sendiri oleh kaum borjuis. Diganti Napoleon Bonaperte. Kudeta tak berdarah itu berkat upaya para bankir, Claude Perier –pemilik bank sentral Perancis kini—menggalang kekuatan untuk memodali Napoleon sebagai kaisar Perancis. Setelah berhasil, Napoleon diberi modal 12 juta Franc, dihitung sebagai utang nasional. Napoleon mendapat kredit berbunga. Perier, mendapat hak mengelola uang republik Perancis, bank sentral. Itulah demokrasi. Itulah fakta dibalik demokrasi. Walau Perancis kemudian membuat saluran politik, dengan partai, tapi para bankir yang tetap berada di balik layar.

Sukses model Perancis, melebar ke Belanda sampai Mesir. Jazirah mulai di demokrasi-kan. Dicarilah orang yang bisa jadi agen penyuara. Muncullah kata ‘jumud’ tadi, untuk menyerang kaum tradisionalis, yang mengikuti syariat. Ketemulah dengan para Islam modernis, yang bermimpi menang dari demokrasi. Mereka bermimpi bisa duduk semeja dengan kuffar. Padahal, itulah proyek para bankir, yang menjadikan demokrasi ajang buat kekayaan mereka. Itulah ketamakan. Sifat setan yang abadi.

Karena demokrasi lahir dari kudeta mindset. Bahkan Tuhan pun didefenisikan ulang. Hingga kedaulatan bukan berada pada Tuhan. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam bersabda: “Sesungguhnya setan mendatangi seorang di antara kalian, seraya bertanya, “Siapakah yang menciptakanmu?” Dia menjawab, “Allah Tabarakawa Ta’ala. Setan bertanya lagi, “Lalu siapakah yang menciptakan Allah?”. Jika sudah seorang diantara kalian merasakan seperti itu, maka hendaklah dia berucap, “Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena yang demikian itu bisa menghilangkan perasaan itu.”

Nah, filsafat ala Bacon, Descartes sampai Kant menggali pertanyaan tentang kebenaran dari langit. Mereka menggunakan logos atau rasio untuk menggeser kebenaran Tuhan. Rosseou yang mengklimak-kannya dan melahirkan model demokrasi. Konstitusi. Kebenaran Tuhan digeser, menjadi kebenaran manusia. Karena dengan berpikir ala rasio atau logika, yang ghaib jadi sirna. Karena Kant mengatakan harus ‘ratio scripta’. Empiris kritis. Ghaib tak dianggap benar, karena tak terbukti secara empiris kritis. Ini pola akademis. Alhasil Tuhan dan setan hilang. Karena sifatnya ghaib. Setan tertawa, karena dia tak termasuk kosakata dalam empiris kritis. Alhasil mudah menyesatkan manusia. Karena proyeknya hanya satu selama di dunia: mencari kawan untuk di neraka.

Tentu demokrasi layak digugah. Karena lahir dari proses mengkudeta kedaulatan Tuhan. Rakyat dianggap berdaulat penuh akan kehidupannya. Teknis demokrasi, dianggap ideal, dengan partai sebagai penampung suara. Siapa terkuat dia menang. Ini tentu memunculkan teori superior dan imperior. Yang ironis, masih banyak muslimin percaya itu bisa di Islamisasi, dengan merebut kemenangan via demokrasi. Masih banyak yang yakin, itu bisa disesuaikan dengan Al Quran. Padahal sejarah dan lahirnya bukan dari perut Islam.
Masih banyak yang rela menghabiskan hidupnya di dunia –melupakan hari hisab—bahwa demokrasi memang sesuai jalan Tuhan. Padahal lahir dari kudeta pada sistem Tuhan. Bagaimana mungkin itu sesuai jalan Tuhan? Maka, bagaimana mungkin demokrasi akan merubah keadaan, sementara sang penguasa sejatinya bukanlah pemenang dalam pemilu. Karena Presiden hanya bertugas menjadi kreditur, alias pembayar utang kepada bankir. Lalu apa yang mau dicari dari demokrasi? Kekuasaan atau sebagai petugas pembayar utang?

Sesungguhnya tirani itu terletak pada bankir. Mereka yang menguasai mekanisme demokrasi, dan dijadikan alat. Siapapun pemenangnya, bankir itu akan tetap berkuasa, mengatur uang. Inilah kekuasaan yang tak dimiliki Trias Politica, legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bank sentral, entah apa bentuknya dalam teori tatanegara yang telah usang, memiliki dua kewenangan: memonopoli alat tukar dan membentuk hukum sendiri. Peraturan bank sentral sebagai wujud mereka makhluk adikuasa. Yang tak bertanggungjawab pada Presiden atau legislatif. Inilah wujud kekuasaan penuh. Bukan pada Presiden, yang alih-alih direbutkan demi sekotak nasih demokrasi.

Inilah bentuk jumud. Bentuk beku-nya kaum muslimin yang membebek pada modernis. Tanpa mau melihat realitas kini. Karena justru muslimin harus kembali pada area sendiri. Pemimpin dalam Islam bukanlah pemimpin hasil demokrasi. Melainkan Ulil Amri Minkum, merujuk pada Al Quran Surat An Nisa 59. Karena Ulil Amri Minkum inilah yang berhak menarik Zakat kaum muslimin. Itulah Amir, Sultan atau Khalifah. Karena area Zakat menjadi tanggungjawab Sultan, Al Quran Surat At Taubah: 103. Kata “Qhudz” dalam surat itu memerintahkan tanggungjawab pemimpin Islam untuk menarik zakat muslimin. Bukan diberikan kepada pemimpin sekuler yang tak merujuk pada Al Quran. Inilah yang harus dikembalikan. Tentu ini tak bisa dilakoni dengan cara berpikir jumud, bak modernis Islam itu. Melainkan harus kembali menggunakan fiqih dan syariat. Karena Islam itu bersatunya syariat dan hakekat. Imam Malik mengatakan, syariat tanpa hakekat maka akan sesat. Hakekat tanpa syariat akan zindiq. Dalam sebuah Hadist, Rasulullah Shallahhuallaihi Wassalam mengatakan, zindiq ialah yang mengaku muslim tapi tak menjalankan syariatnya.

Nah, mari kembali pada syariat. Bukan menjadi jumud. Penegakan rukun zakat menjadi titik awal kembali. Zakat harus ditunaikan dengan ayn, bukan dayn. Dan Zakat harus ditunaikan pada AMR Islam. Kembali pada AMR.

Irawan Santoso Shiddiq