Makna Sebuah Kedaulatan

434

Jean Bodin (1530-1596), dia seorang jurist. Anggota parlement of Paris dan profesor hukum di Toulouse. Bodin hidup kala Eropa dilanda prahara perang agama. Antara Katolik dan Protestan yang saling serang. Ketika itu belum ada bentuk state (staat, etat), yang diterjemahkan bahasa menjadi ‘negara’.  Machiavelli menyebutnya “Lo Stato”. Kata ‘negara’ diadopsi dari ‘nagari’ atau ‘nagara’. Tapi antara ‘negara’ dan nagari’ jauh berbeda. Bodin salah satu pemikir tentang ‘negara’. Dia menelorkan teori kedaulatan. Kata ‘kedaulatan’ dianggap terjemahan supremus atau soverignity. Kata ‘kedaulatan’ sendiri serapan dari bahasa Arab, “Daulat” atau “Daulah”. Tapi ‘kedaulatan’ versi Bodin, jauh beda dengan ‘Daulah’ yang pernah diterapkan Islam. Dua benda yang bak bumi dan langit.

Teori kedaulatan Bodin muncul kala Eropa dilanda kegelapan. Pemerintahan masih didominasi Monarkhi dan Gereja Katolik. Mereka sang penguasa. Bangsawan dan agamawan duduk di strata paling atas. The living law-nya ialah kitab suci. Gereja menjadi otoritas hukum. Raja menjalankan hukum. Keduanya bak ‘Umara dan ulama’. Tapi muncul kelompok baru. Abad 15, mencuat tokoh baru, Marthin Luther dan Callvinis. Mereka dianggap pembaharu dunia Nasrani. Tapi Gereja menolak. Gereja mempidanakan pengikut Protestan. Di kerajaan Perancis, mereka disebut ‘Huguenots’.  Eropa pun terbelah. Kaum Protestan diburu, tapi perlawanan kerap datang.

Tahun 1555, terjadi perjanjian bersejarah. Caius regio, Eaius religio. Protestan silahkan menetap di wilayah yang menganut agama itu. Sementara Katolik memilih domisilinya. Alhasil Eropa belahan utara banyak menganut Protestan. Inilah kerajaan Belanda, Inggris, Swedia menjadi hunian kaum ini. Sementara kerajaan Perancis, Portugis, Spanyol tetap menganut Katolik. Kedua belahan Eropa ini tak henti berkecamuk. Kerajaan Spanyol menyerang Monarkhi Belanda selama 80 tahun. Tapi Belanda berhasil menang. Muncul pahlawan, William of Orange. Dia bertitah, tanggul-tanggul sungai dan kanal-kanal dijebol sendiri oleh rakyat Belanda. Alhasil membanjiri tanah-tanah yang diduduki tentara Kerajaan Spanyol. Ini yang membuat pasukan kerajaan itu mundur teratur. Inilah yang kemudian melahirkan Perjanjian Wetsphalia, 1648. Perjanjian ini bentuk awal garis-garis batas sebuah negara.

Di Perancis, perang kedua agama tak terelak juga. Francois I (1515-1547), Raja Perancis, tak terima kehadiran Huguenot. Dia Katolik. Francois I mengeluarkan slogan: “Un Roi, Un Foi, Une Loi” (satu orang Raja, satu agama, satu hukum). Protestan tak ada tempat.

Pasca Francois I wafat, diganti Henry II. Tapi lelaki ini tak lama menjadi raja. Dia mati dalam suatu lomba tombak berkuda. Pewarisnya tak ada yang cakap. Prahara pun melanda Kerajaan Perancis raya. Mahkota jadi rebutan dua keluarga ningrat. Keluarga Bourbons yang menganut Protestan berambisi mengambil alih. Dia beraliansi dengan keluarga Santo Louis, keturunan raja Perancis abad 13. Sementara lawannya golongan Guises, penganut Katolik. Mereka keturunan Duke of Lorraine. Kedua kelompok saling perang. Hingga berakhir tahun 1562.

Tapi perang tak berhenti. Bahkan tatkala Charles IV menjadi raja. Inilah masa kelam bagi Huguenot. Perancis masih dikuasai kaum Katolik. Charles IV raja yang cerdas, tapi punya kelemahan. Dia takut kepada sang Ibunya, Chaterine de Medici. Ini Ratu Wali Kerajaan Perancis. Ibunya ini kerap mengekang Charles IV, yang masih belia. Banyak keputusan kerajaan, yang keluar dari titah sang Ibu. Charles IV tak banyak bisa membantah. Puncaknya, merebak peristiwa yang luar biasa. Tanggal 24 Agustus 1572, Kerajaan Perancis menggelar hajatan besar. Perayaan atas peringatan kematian Santo Bartholomeus. Sekitar 10 ribu orang Protestan diundang ke Istana. Mereka hadir. Tapi kemudian para Huguenots itu dibantai dengan makanannya diracun.

Ian Dallas, ulama besar Islam kesohor dari Skotlandia kini, mengulas kejadian itu dipengaruhi karena tiadanya “kedaulatan” Charles IV sebagai seorang Raja. Dia raja tapi tak bisa tertitah. Tekanan sang Ibu yang berlangsung terus menerus sejak kecil, mempengaruhi keputusan sang raja. Karena Charles IV tahu rencana busuk itu. Tapi beliau tak mampu mencegah, hanya karena takut pada Ibu-nya. Ini bentuk ketidakberdayaan seseorang karena masa lalunya. Ini bentuk ketidakberdaulatan seseorang. Ini bukti berbahayanya seseorang yang tak berdaulat kala memimpin singgasana.

“Eropa Spring” tak berhenti. Tahun 1589, seorang pangeran dari kalangan Bourbons, Henry de Navarre, penganut Protestan, didaulat menjadi Raja Perancis. Dia mendapat nama menjadi Henry IV. Tetangga sebelah, kerajaan Spanyol tak terima. Mereka membantu keluarga Guise yang menganut Katolik. Ratu Inggris, Elizabeth I, ikut turun juga. Mereka mendukung Protestan. Kebetulan kala itu Kerajaan Spanyol juga tengah berperang dengan kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth mengirim bala tentara 5000 orang ke Perancis. Tujuannya membantu Henry IV. Bala bantuan itu berpengaruh besar. Henry IV memenangkan perang. Tahun 1595, perang itu berhenti. Perjanjian damai disepakati. Antara Perancis dan Spanyol. Itulah yang disebut Perjanjian Vervins.

Eropa spring ini yang membuat Bodin berpikir. Monarkhi itu sumber masalah. Tahun 1576, Bodin menelorkan kitabnya, De Republica. Menurutnya, pemerintah yang tak kuat untuk menindas pengaruh yang menyerang dominasi feodalisme dan toleransi keagamaan, malah berbahaya. Solusinya, kata Bodin, ialah memperkuat kerajaan Perancis. Tapi mesti didefenisi ulang makna hidup bersama. Bodin bilang faktor utama masyarakat manusia bisa hidup bersama, karena kesatuan pemerintahnya. Suatu ‘negara’ yang tak memiliki summa protestas, bak kapal yang tak berlunas. Bodin merumuskan ‘negara’ sebagai kumpulan keluarga dan harta benda yang dimiliki bersama dan diperintah oleh kekuasaan tertinggi dan oleh akal’. Prahara di Eropa itu, kata Bodin, karena lemahnya dominasi sang Raja. Ketidakberdayaan Raja memberantas toleransi mengakibatkan peperangan. Ini menunjukkan tak ada kedaulatan. Summa protestas. Bodin menitikkan pada pentingnya kedaulatan. Syarat pokok summa protestas atau majestas, ialah kekuasaan membuat undang-undang (legem universis ac singulis civibus dare passe). Kedaulatan (sovereign) berada pada pembuat hukum. Pembuat hukum tak dapat diikat oleh hukum yang dibuatnya (majestas est summa in civies ac subditos legibusgue soluta potestas). Tapi itu tak berlaku mutlak. Karena Bodin bilang potestas legibus omnibus soluta. Ada beberapa hukum yang mengikatnya juga, hukum keTuhanan, hukum akal. Bodin menentang ‘the king can do no wrong’. Karena itu mesti ada institusi pembuat hukum, yang bisa mengikat sang Raja. Kedaulatan itulah sumber dari kekuatan hukum. Thomas Hobbes, 1651, meneruskan teori Bodin. Dalam Leviathan, dia bilang, ‘suatu kekuasaan yang mereka patuhi bersama dan mengendalikan tindakan mereka demi kebaikan bersama.’ Maka jadinya ‘negara’. Mereka menitikberatkan kedaulatan rakyat. Maka dikudeta-lah ‘Vox Rei Vox Dei” (suara Gereja Suara Tuhan”. Revolusi Perancis, abad 18, mengeksekusi itu. Vox Populi Vox Dei (suara rakyat suara Tuhan).  Kedaulatan versi Bodin dianggap sumber supremasi. Karena masyarakat negara wajib mematuhi hukum yang telah disusun bersama. Rosseou melengkapinya dengan teori ‘du contract sociale”. Tapi itu  teori abad pertengahan.

Karena kini ‘negara’ ternyata tak punya kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat ternyata memiliki titik lemah. Mudah diintervensi. Muncul kelompok yang dominan. Dan mereka kaum yang memegang kekuasaan. Tatkala tak ada lagi kontrol Raja dan Gereja, kekuasaan menjadi liar. Penguasa adalah mereka yang memegang harta. Kaum pengendali harta inilah sejatinya penguasa. Dan merekalah para borjuis, di abad pertengahan. Kala Eropa Spring, mereka masuk mengosiasi pada Raja. Kerajaan Inggris, tahun 1692-1695 bisa jadi titik mula. Saat itulah pemegang harta mulai mengintervensi Raja. William of Orange, dari Belanda bertahta di Inggris. Tahun 1694, kala Inggris tengah krisis, mereka kehabisan dana kala berperang dengan Perancis. Raja William ingin berutang pada para pedagang uang. Mereka-lah cikal bakal bankir. William Petterson, warga Skotlandia menawarkan skema. Dia dianggap bapak perbankan modern. Dia menawarkan saham pada Raja William. Proposal disusun, dia menulis: bank memperoleh keuntungan dari bunga atas semua uang yang diciptakan dari ketiadaan”. Semenjak itulah kali pertama berdiri Bank of England. Institusi itu menawarkan ‘uang’ yang ‘berada di bawah otoritas pemerintah’. Itulah uang kertas. Karena dulunya uang adalah emas dan perak. Bank menciptakan uang, pemerintah menjamin dengan undang-undang. Uang produksi bank itulah yang wajib diterima warga, sebagai alat tukar sah dan monopoli. Selembar kertas, mulanya, dianggap mewakili Dinarius. Bretton Wood, abad 20, akhirnya mensahkan tak ada lagi jaminan pada emas pada selembar kertas bernama ‘uang’. Kini, semua negara tak punya kedaulatan menerbitkan uang. Negara Indonesia, Amerika, Malaysia, Saudi Arabia, Perancis, Inggris dan seantero dunia, tak berdaulat atas uang-nya. Karena uang harus produksi bank semata. Pemerintah hanya kebagian potong pita peluncuran ‘uang’ baru. Inilah makanya setiap negara memiliki utang nasional. Artinya utang pada bank. Mereka pemegang ‘kedaulatan’.

Dari sini, kedaulatan Bodin ending. Kekuatan pembuat undang-undang bisa didominasi oleh pemegang harta. Koalisi bankir dan pemerintah, inilah yang disebut negara. Tak ada legibus omnitus soluta. Bank akan kerap menang, dalam iklim kehidupan homo homini lupus. Mereka mengendalikan pemerintah. Inilah negara fiskal. Bukan ‘negara’ versi Bodin, Machiavelli, atau Rousseou. Itu cuma angan-angan abad pertengahan.

Tapi kala hidup, Bodin mengagumi Sultan Sulaiman al Qanuni. Dia Sultan Daulah Utsmani. Itulah ‘Daulat’ yang semestinya diikuti Bodin. Ketika Eropa spring melanda, Daulah Utsmani tengah menyala-nyala. Bodin bilang, “Sultan besar Utsmaniyah itu mengabdi penuh pada agamanya (Islam) yang dia terima dari leluhurnya. Dia adalah penguasa dunia, tapi dia tidak membenci agama-agama aneh yang lain. Sebaliknya dia memungkinkan orang hidup menurut hati nuraninya. Di dekat Istananya di Pera, orang Yahudi, Kristen, Yunani, Mahometans bebas hidup berbahagia di sana. Mereka terlindungi oleh Sulayman yang Agung itu”.

Bodin mesti paham. Kedaulatan adalah Daulah sesungguhnya. Bukan terletak pada summa potestas atau majestas. Tapi kala manusia mengikuti kehendak Allah Subhanahuwataala. Hukum tak perlu disusun, melainkan kewajiban manusia mentaati kitab Allah. Daulah Utsmaniyah petunjuk bagi Bodin, itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tatkala manusia berada pada jamaah yang diikat pada keimanan dan dibawah ketundukan AMR, sebagai ketundukan pada Allah Subhanahuwataala. Disitulah kedaulatan defenisi kedaulatan.

 

Irawan Santoso Shiddiq, 2017