Memahami Beda Syariat dan Rechtstaat

814

 

وَمَن لَّـمْ يَحْكُم بـِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُو

“Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS. al-Maidah [5]: 44)

Syariat melekat dalam Islam. Berbicara Islam, maka berbicara syariat. Karena tiada Islam tanpa syariat. Memahami syariat dengan fiqih. Inilah metode. Orang yang paham syariat, disebut faqih. Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah, mereka para faqih yang sudah mumpuni. Keempatnya para Tabiit Tabiin yang menjalani syariat. Keempatnya menelorkan model agar syariat  bisa diterapkan dan di-amal-kan. Itulah yang dikenal dengan mahdhab. Jadi jalan menegakkan syariat, direngkuh dengan mahdhab. Tanpa mahdhab, berarti syariat tak dijalankan dengan mumpuni.

Jalan syariat, sekali lagi, dengan mahdhab. Tapi syariat harus dikenali dulu. Sholat adalah syariat. Tatacara sholat, karena melebarnya Islam seiring berkembangan jaman, maka mengikuti mahdhab. Mahdhab inilah jalur agar syariat Sholat merujuk pada Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam. Sang Baginda menetapkan tiga generasi awal sebagai generasi terbaik dalam Islam. Maka, ada sholat yang posisi tangan bersadl (lurus), ada yang bersedekap. Tapi syariatnya tetap sama: sholat. Apakah bersadl atau qabt, itu sudah masuk wilayah mahdhab. Muslimin di kawasan Maghribi. Libya, Tunisia, belantara Andalusia dan Afrika Utara, banyak yang menerapkan sholat dengan posisi tangan Sadl. Di nusantara, dan lainnya, jamak ber-qabt (sedekap). Tapi syariat soal Sholat, tak berubah. Rukunnya tetap sama. Jumlah rakaatnya tak berbeda.

Hanya ironisnya kini syariat seolah tak lagi dikenali. Jamak yang tak mumpuni mendudukkan mana syariat mana bukan. Dan syariat didudukkan di bawah rechstaat (negara hukum). Ini jelas keliru jauh.

Syariat telah dijalankan muslimin semenjak era Rasulullah, Sahabat hingga muslimin abad 18. Pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah, syariat pun tiada. Dimulai kala tanzimat di Utsmani, 1840, disitulah syariat resmi dibunuh. Kesultanan Utsmani tak lagi merujuk syariat. Melainkan membuat kitab hukum baru bernama “Al Majjalah al Ahkam” yang disebut juga “The Majelle”. Ini adalah kodifikasi hukum yang merujuk model Civil Law yang berlaku di Republik Perancis.

Civil Law ini model yang lahir di Perancis, abad 18, pasca kudeta berdarah gerakan peopple power yang menggantung Raja Louis XVI di depan penjara Bastille. Civil Law ini salah satu model hukum yang lahir pasca munculnya: RECHTSTAAT (negara hukum). Model ini mengkudeta maachtstaat (negara kekuasaan). Monarkhi dan sistem Gereja Katolik yang sebelumnya berkembang di Eropa abad pertengahan, itulah yang dianggap maachtstaat. Kaum Barat menyebutnya negara kekuasaan (maachtstaat). Karena hukum melekat pada Raja. Dikenal adagium “the king can do no wrong” dan di Perancis merebak istilah “ L’etat cest moi”. Inilah yang dianggap maachtstaat. Magna Charta di Kerajaan Inggris, abad 13, mengawali munculnya rechtstaat, dimana diperlukan hukum tertulis yang terkodifikasi, supaya setiap orang memiliki kepastian hukum. Rechtstaat dan maachtstaat tidak dikenal dalam kosakata Islam. Islam hanya mengenal syariat.

Shaykh Abdalqdir as sufi, ulama besar asal Skotlandia menulis: syariat berbeda dengan qanun. “Syariat: tetap dan jelas, basis praktek Islam, dari Qur’an, Sunnah ddan Amal.

Qanun: sama berlakunya untuk dua kutub ijtihad atau pengambilan hukum syara’ baru dalam fiqih: Al mashalat ul murshalah dan saddu’ad dhara’i. Qanun, dengan demikian, diwajibkan sesuai dengan parameter-parameter syar’i. Qanun keluar sebagai titah Sultan (Kembalinya Khilafah, Pustaka Adina, 2016).

Di Kesultanan Utsmani, Qanun itulah yang disebut “Ferman” Sultan. Ferman bukan “Firman”. Titah Sultan adalah hukum Sultan. Qanun Utsmaniyah pernah dikodifikasi Sultan Sulaiman. Makanya dia dijuluki Sulaiman al Qanuni, karena mengkodifikasi ferman Sultan Utsmani. Tapi kini, tiada syariat maupun qanun. Keduanya sempat terbentur pada Staatblad.

Di nusantara, era awal kedatangan kaum Eropa berdagang, Portugis, Spanyol, Belanda dan lainnya, mereka tunduk pada syariat. Kesultanan Aceh Darusalam menetapkan kewajiban bayar jizya kepada para pedagang Eropa. Uang Draham (perak) yang dibawa Portugis, wajib ditimbang di pasar-pasar Aceh. Bahkan pernah dititahkan oleh Qanun Sultan Iskandar Muda, harga barang senilai 1 Dirham di Aceh, harus dibayarkan dengan 6 Draham Portugis. Ini pertanda syariat masih berjaya. Era itulah syariat menjadi living law. Menjadi hukum positif di nusantara. Syariat menerapkan fiqih yang mengikuti model Imam Syafii. Tahun 1658, faqih terkenal, Shaykh Nurudin Ar Raniri dari Aceh Darusalam, menulis kitab-kitab penting sebagai rujukan penerapan syariat. “Sirat al Mustaqim”, kitabnya yang menyebar hingga nusantara. Lalu ada juga ulama besar Abdul al Rauf as Sinkili yang menulis kitab fiqih. Begitu juga Syakh Arsyad al Banjari yang menulis kitab “Sabil al Muhtadin Li Tafaqquh fi Amr al Din”, yang merujuk mahdhab Syafii.

Bagi VOC, Mulanya mereka mengikuti syariat Islam. Perdagangan dilakukan dengan rujukan muamalah. Tapi lambat laun, seiring makin merebaknya keuntungan VOC, mereka mulai menjajah. Kewajiban jizya mulai ditinggalkan. VOC membentuk wilayah sendiri, di Batavia dan sekitarnya. Jauh dari Kesultanan Banten, yang kala itu hegemoni di wilayah barat Pulau Jawa.

VOC mulai menerapkan hukum sendiri. Tak lagi ikuti syariat, tak lagi tunduk pada titah Sultan. Mereka mulai melakukan perlawanan. Monopoli perdagangan diterapkan. VOC mulai menerapkan model hukum sendiri. Hadirnya VOC kemudian Hindia Belanda inilah yang kemudian mendefenisikan adanya Hukum Islam. Padahal terminologi Islam, tak mengenal “Hukum Islam”. Istilah ini digunakan Barat untuk melihat bagaimana syariat.

Nah, VOC inilah yang mengimpor rechtstaat di nusantara. Tapi VOC mengikuti model Civil Law, yang juga dikenakan di Kerajaan Belanda. Pasca Napoleon, Kaisar Perancis menguasai Belanda, maka negeri itu mengikuti Code Napoleon. Alhasil pasca VOC bangkrut di nusantara, digantikan Hindia Belanda, rechtstaat tak tergantikan. Melekat pada Hindia Belanda. Mereka menerapkan Civil Law. Bagi negara-negara persemakmuran, jamak menerapkan Common Law. Rujukannya adalah USA, Australia, Inggris, Malaysia, dan lainnya. Saudi Arabia juga menerapkan Common Law sebagian. Walau masih ada kata-kata “syariat” dalam sistem hukumnya. Brunei Darussalam, sebuah kesultanan yang masih eksis, juga menerapkan Common Law buatan Inggris. Hanya mereka menyelipkan beberapa “syariat” didalamnya. Jadi syariat tidak secara utuh berlangsung.

Di nusantara, syariat menyala terang seiring Islam masuk. Syariat menjadi living law. Syariat menjadi landasan fiqih. Dan fiqih adalah pemahaman tentang syariat. Era itu pula syariat melekat dengan hakekat. Keduanya inilah menjadi unsur Islam yang nyata. Syariat dieksekusi dengan mahdhab syafii. Hakekat diraih dengan jalan tareqah. Inilah yang menghiasi nusantara, kesultanan yang membentang dari Aceh hingga Papua. Martin van Bruinessen, di nusantara ini sejatinya penekanan pada aspek fiqih baru fenomena belakangan. Di masa-masa awal Islam, di nusantara ini banyak penekanannya tampak pada tassawuf. Nah tassawuf inilah yang diraih lewat tariqah.

Sultan Malik Zahir, dari Kesultanan Samudera Pasar dikenal seorang faqih mumpuni. Kesultanan Pasai menjadi sentral ilmu di nusantara. Lalu Nurudin as Raniri, tahun 1658 memunculkan kitab Sirat al Mustaqim, yang dianggap kitab yang berisi fiqih. Selain beliau, ada juga Abdul al Rauf yang banyak menuliskan kitab fiqih. Dari Kalimantan, muncul pula Syahkh Arsyad al Banjari yang mencuat di abad 18. Beliau dikenal melahirkan kitab fiqih Sabil al Muhtadin Li Tafaqquh fi Amr al Din. Dari sini tergambar bahwa syariat menjadi living law satu-satunya di nusantara. Ini bukan sekedar catatan sejarah. Melainkan sebuah kausalitas yang bisa jadi landasan, betapa syariat itu nyata.

Di abad 19, tatkala dimulai gerakan “pembaruan Islam” yang meluncur  dari Mesir dan Saudi, mulailah gerakan “anti mahdhab” menggema. Dari situlah mahdhab mulai ditinggalkan, dengan alasan sebagai sumber pemecah belah. Tapi semenjak tanpa mahdhab, syariat Islam pun tak tegak. Syariat mulai roboh. Malah jamak terjadi perselisihan antar umat, baik dalam soal fiqih hingga urusan ibadah, karena saling berijtihad sendiri, alias meninggalkan mahdhab. Disinilah persoalan mulai melanda umat. Justru sejak umat tanpa syariat, terjadi pecah belah. Firqah-firqah berdiri. Muslimin tergolong dalam faksi-faksi dan berijtihad sendiri-sendiri. Justru tanpa mahdhab itulah pemecah belah terjadi.

Di nusantara, gejala itu mulai menggelora sejak abad 19. Tatkala kesultanan-kesultanan mulai melemah, ditambah makin bercokolnya Hindia Belanda. Tapi jejak yang berlangsung di Aceh bisa menjadi parameter. Kisaran tahun 1873, meletus perang Sabil di Aceh. Perang ini tatkala pasukan Hindia Belanda menyerbu Kesultanan Aceh Darussalam. Bermula tatkala Hindia Belanda ingin menunjukkan eksistensinya di Sumatera. Kesultanan Aceh merupakan momok lama bagi Belanda. Sejak era VOC, Aceh tak pernah bisa ditaklukkan. Aceh pula pintu gerbang masuknya Islam di nusantara. Pasca Belanda melakukan kesepakatan Treaty of London dengan Inggris, 1840, mereka merasa berdaulat penuh di Sumatera. Tapi Kesultanan Aceh tak mengakui. Perang pun dilancarkan. Tapi ternyata perang itu memakan waktu lama. Berakhir hingga kisaran tahun 1914. Banyak biaya, tenaga dan korban perang yang telah terkucur. Hindia Belanda memakai cara lain untuk menaklukkan Aceh.

Diutuslah seorang mata-mata. Dialah Snouck Hurgronje. Beliau seorang ahli urusan pribumi bagi pemerintah Hindia Belanda. Snock memang lama mempelajari Islam. Tapi bukan untuk menjadi muslim. Demi kepentingan bangsanya. Kala di Universitas Leiden, Sncok menulis disertasi ‘Het Mekkaanche Feest’ (Perayaan di Makkah), tahun 1880. Setahun kemudian dia bekerja pada Hindia Belanda di Batavia. Snock fasih berbahasa Arab, Melayu dan Jawa. Itu demi kegiatan mata-matanya. Bahkan dia sempat mengunjungi Makkah, menyamar sebagai muslim. Hal itu diakuinya ketika dia berkorespondensi dengan Carl Bezold, teman kuliahnya, 18 Februari 1886. Snock menulis lebih dari 1.400 makalah tentang situasi Aceh dan posisi Islam di Hindia Belanda. Alhasil dia membantu pemerintah Hindia untuk mengakhiri perang selama 40 tahun. Perang itu telah memakan 50 ribu orang tentara Belanda, dan 100 ribu penduduk tewas. Hampir sejuta luka-luka. Karena sejatinya musuh Hindia Belanda adalah para muslimin. Inillah yang membuat Snock melakukan perjalanan ke Aceh, menyamar dengan nama “Haji Abdul Ghafur”.

Receptie in Complexu

Nah, era sebelum Snock mengeluarkan fatwa, Hindia Belanda masih mengakui apik syariat Islam. Ini tergambar dari teori “Receptie in Complexu” yang dikumandangkan Salomon Keyzer dan Christian van Den Berg (1845-1927). Teori ini menyatakan hukum menyangkut dengan agama seseorang. Dari teori ini, disini Hindia Belanda masih mengakui bahwa seorang pribumi yang menganut Islam, dibolehkan tunduk pada hukum Islam. Gubernur Jenderal Hindia Belanda juga masih menyerahkan sengketa yang berlangsung di pribumi untuk diserahkan kepada ulama. Keputusan Raja Belanda (Koninkelijk Besluit) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang diumumkan dalam Staatblaad Tahun 1882 No. 12 tentang Pembentukan Pristeraad (Pengadilan Agama), ternyata masih manut pada teori Receptie in Complexu ini. Bagi pribumi, yang berlaku adalah syariat. Disini Hindia Belanda, sekali lagi, tegas masih mengakui syariat. Mereka tak memaksa muslimin tunduk pada rechtstaat.

Selain itu, Mr Scholten van Oud, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda, juga menyarankan Hindia Belanda untuk mengakui dan memberlakukan syariat Islam bagi kaum muslimin di nusantara. Sejumlah tokoh juga sepaham dengan teori Receptie in Complexu itu. Misalnya Carel Frederick Winter, ahli kebudayaan Jawa (1859), Salomon Keyzer, guru ilmu bahasa dan kebudayaan Jawa serta penerjemah Al Quran ke bahasa Belanda (1868), dan Prof. Mr. Lodewyk Willem Christian van Den Berg. Dia malah mengatakan tegas bahwa yang berlaku di nusantara adalah Syariat Islam.

Hindia Belanda pun idem dito. Mereka mengeluarkan Pasal 75 Regering Reglement (RR) dalam Staatblaad 1855 No. 2, menginstruksikan kepada pengadilan untuk menggunakan undang-undang  agama, lembaga dan kebiasaan lama mereka (pribumi). Beleid ini resmi mengakui syariat Islam berlaku buat orang Islam. Bahkan Pasal 78 ayat (2) Staatblaad tersebut memerintahkan perkara perdata kaum Islam diputuskan menurut UU mereka. Jadi, beleid ini dengan tegas mengakui bahwa Syariat Islam itu berlaku mutlak. Syariat Islam berbeda dengan rechstaat. Dari sini tegas bahwa syariat Islam merupakan the living law, walau Hindia Belanda telah hadir.

Diskriminasi

Tahun 1923, Snock mendengungkan fatwanya: “Vigorous reform of the constitution of the Dutch East Indies” (Semangat Reformasi Constitusi Hindia Belanda). Tulisan ini menggemparkan jagat Hindia Belanda. Dari situlah Snock meluncurkan teori baru. Itulah yang dikenal teori “Receptie”. Teori ini mendudukkan Syariat baru memiliki kekuatan hukum jika telah diterima oleh hukum adat. Snock meletakkan syariat di bawah hukum adat. Dia menelorkan kitab ‘het Indisch adatrecht’. Inilah yang diterjemahkan menjadi hukum adat. Teori Snock ini yang kemudian dilanjutkan oleh Van Vollen Hoven dan Teer Har. Snock juga memberi nasehat pada pemerintah Belanda, jika anak-anak orang Islam diberi didikan Barat yang menjauhkan mereka dari agamanya, mereka akan terlepas dari genggaman Islam (geemancipeerd van het Islam stelsel). “Dengan demikian maka tidak akan lagi menyusahkan pemerintah (Hindia Belanda”, tulis Snock.

Memang dikotomi Snock ini keliru jauh. Adat dan Syariat sejatinya tak bisa dipisah. Di Aceh, slogan “hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut” telah mendarah daging. Artinya adat dan syariat tak bisa dipisah karena erat seperti hubungan zat dan sifat sesuatu barang atau benda.

Di Melayu juga menggema “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”. Hubungan adat dan hukum Islam erat sekali. Di Makasar juga serupa. Pakem “Adat hula-hulaa to syaraa hula-hulaa to adati.” Artinya bisa disebut bahwa adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat. Jadi keduanya tak bisa dipisah. Sementara Snock dengan leluasa memisahkan keduanya dan meletakkan Syariat di bawah hukum adat.  

Tapi dari sini Snock masih sedikit mengakui kehadiran Syariat. Walau menurutnya syariat itu harus dibawah hukum adat. Sncok berusaha mendikotomi syariat dan adat. Inilah metode dia untuk mendiskriminasi syariat.

Pengaruh pikiran Snock lumayan drastis. Pasal 2 RR (Staatblaad Nomor 2) tentang pelaksanaan undang-undang agama (goddienstige wetten) diutak-atik. Mula-mula Pasal 75 RR yang direvisi. Lewat Staatblaad 1906 Nomor 364 (Stb. Hindia Belanda 1907 Nomor 204) direvisinya istilah “undang-undang agama”. Gantinya menjadi berbunyi “peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan”.

Puncaknya tahun 1925 Hindia Belanda merevisi Regering Reglement (RR) menjadi Indische Staatregeling (IS). Inilah konstitusi Hindia Belanda. Konstitusi ini mengikuti model Republik Perancis yang telah kudeta atas kekuasaan Gereja Katolik dan Monarkhir di Eropa. Hindia Belanda mengikutinya berlandas azas konkordansi. Dalam kacamata Hindia Belanda, syariat tentu bukan pilihan untuk menjadi living law. Mereka mengucilkannya.

Eliminasi

Masa kala nusantara menjadi res publica. Constitutio diterapkan. Tapi merupakan kelanjutkan dari sistem hukum produk Hindia Belanda. Konstitusi 1945 ialah kelanjutan dari Indesche Staatsregeling. Buktinya ada dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945. Bahwa jika ada peraturan sebelumnya yang belum diatur, maka masih dianggap berlaku. Ini bunyinya. Pertanyaannya peraturan mana yang berlaku, sementara republik baru berdiri? Tentu Indesche Staatsregeling itu yang dimaksud. Dari sini pilihan betapa republik telah memilih memberlakukan sistem hukum Eropa Kontinental. Ini sistem hukum yang dikenakan Hindia Belanda sebelumnya.

Sejumlah beleid warisan Hindia Belanda masih aktif hingga kini. Wetboek van Koophandel (WvK) secara resmi diadopsi secara utuh. Inilah yang kini menjadi ‘hukum dagang’. WvK ini sejatinya copy paste dari Code de Commerce yang berlaku di Republik Perancis itu. WvK ini diundangkan tahun 1848 oleh Hindia Belanda. Code de Commerce dikodfkikasi oleh Napoleon Bonaperte, Kaisar Perancis, tahun 1807. Tanggal 1 Januari 1809, Code de Commerce berlaku aktif di Kerajaan Belanda. Hindia Belanda membawanya ke nusantara. Di Hindia Belanda berlaku aktif sejak 1 Oktober 1838, dengan landasan Pasal 131 Indesche Staatsregeling tadi. Mulanya WvK hanya diperuntukkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing, oleh Hindia Belanda. Tapi sejak republik berdiri, WvK dinyatakan berlaku untuk seluruh golongan, termasuk pribumi. Begitu juga dengan Burgelijk Wetboek (BW) yang diadopsi menyeluruh menjadi ‘hukum perdata’. Ini juga warisan tunggal Hindia Belanda.

Nah, kini persoalan makin menjadi-jadi. Banyak yang berpendapat syariat harus berada di bawah beleid atau staatblaad. Tentu ini jalur yang keliru. Karena sejak mula syariat itu berada dalam strata bukan di bawah hukum Civil Law. Melainkan suatu model hukum sendiri. “Ijtihad” inilah yang membuat syariat menjadi tak tegak. Zakat tak butuh undang-undang. Karena zakat sudah ada sejak nusantara tak mengenal kosakata “undang-undang”. Zakat melekat pada Islam. Sumbernya Al Quran dan Sunnah. Puasa, sholat, shaum, dan ibadah lainnya tak harus menunggu lahirnya beleid. Karena syariat bukan di bawah rechtstaat. Syariat adalah syariat.

Menjalankan syariat, juga tak mesti menunggu lahirnya undang-undang. Karena lahirnya beleid, produk dari bahasan manusia. Diusulkan legislatif atau eksekutif, lalu dibahas yudikatif dan di sahkan eksekutif. Itu semua proses yang dibuat manusia.

Syariat juga bukan yang bernuansa mengikuti ‘rechtstaat’. Bukan Islam yang harus mengikuti perkembangan jaman. Tapi kitalah yang harus mengikuti Islam kembali. Tatkala era jamak melegalkan riba, bukan berarti riba menjadi halal. Tatkala tiada Dinar emas dan Dirham perak sebagai alat tukar, bukan berarti kertas menjadi halal. Tatkala bank menjadi kebutuhan, bukan lantas dia menjadi halal. Tatkala sistem kredit berbunga menjadi kebiasaan, bukan lantas kemudian menjadi halal, walau dibalut undang-undang. Karena syariat ditegakkan tak mesti bergantung pada kata-kata “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Syariat melekat pada muslimin. Tak menunggu diundangkan, tak mesti menanti turunnya Imam Mahdi.

Karena Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam bersabda: Bentuk Iman yang paling besar adalah mengucapkan ‘LaillahaIllalah” dan yang paling kecil adalah menyingkirkan duri (benda berbahaya) dari jalanan.” Kewajiban menyingkirkan benda berbahaya adalah bentuk iman. Menegakkan syariat pertanda keimanan. Itulah pembeda antara yang haq dan bathil. Karena yang haq dan bathil tak bisa disatukan. Syariat tak bisa disatukan dengan rechtstaat. Maka, malulah pada Snouk –seorang kafirun yang berpura-pura masuk Islam—tapi dia masih bisa bedakan mana rechtstaat mana syariat. Barrakallah.

 

Irawan Santoso Shiddiq

 

Sources [ edit ]