Memahami Makna KHILAFAH

958

Belakangan khilafah begitu membahana. Wacana-nya menyeruak, sampai membuat sejumlah pihak gerah. Tapi dalam Islam, kekhilafahan adalah mutlak. Hal yang fundamental. Pondasi penting bagi Islam. Karena amalnya telah berjalan berabad-abad. Tapi semenjak runtuhnya Daulah Utsmani, 1840 oleh tanzimat, disitulah kata “khilafah” mengalami distorsi. Banyak versi menterjemahkan “khilafah”. Tapi jamak yang merujuk pada Utsmaniyah, kesultanan terakhir yang perkasa. Karena Daulah Utsmani yang head to head langsung dengan peradaban barat, sejak abad pertengahan. Kala barat masih gelap gulita, Utsmaniyah telah hadir mewakili bukti Islam.

Khalifah terakhir pun di jabat Sultan Abdul Majid II. Beliau Sultan terakhir Daulah Utsmani, sebelum dikudeta Attaturk, nasionalis yang mendirikan Republik Turki, 1924. Inilah yang jadi patokan runtuhnya kekhilafahan. Tapi tahun 1924 itu menunjukkan terang, antara Utsmani dan Republik Turki itu jauh berbeda. Tak ada satupun yang menyebut bahwa Republik Turki adalah Daulah atau Khilafah. Tak ada ulama yang memberi fatwa bahwa Republik Turki adalah sesuai dengan khilafah. Hanya di Indonesia saja ada tokoh yang berani berhujjah bahwa konsep republik sama halnya dengan khilafah. Sungguh aneh bin ajaib. Karena Turki menunjukkan benar mana beda khilafah dan republik.

Republik Turki, dididirikan para nasionalis, yang dimulai dari gerakan ‘young turk’, mereka mengadopsi konsep demokrasi yang tengah berkembang di barat. Utsmani akhir hayatnya, telah berubah menjadi “the sick man”. Dalam Perang Dunia I, Utsmani masih melibatkan diri, berkoalisi dengan Jerman, yang merupakan sekutu Utsmani sejak lama. Tapi kalah melawan Inggris dan sekutunya, sejak itulah Utsmani dilirik untuk dihancurkan. Tapi sebelum kalah perang, Utsmani telah disusupi oleh beragam liberalisme dan kapitalisme. Bank of Ottoman telah berdiri duluan. Disitulah sang Sultan dirayu untuk mengikuti mekanisme utang. Inilah yang menjerat Sultan Abdul Hamid II, sultan Utsmani yang berupaya mengembalikan kejayaan Utsmani, untuk melawan dominasi bankir. Utang riba yang telah lebih dulu meruntuhkan Daulah Utsmani. Disamping pemikiran positivisme telah juga masuk ke belantara Islam melalui Mesir. Sejumlah tokoh meluncurkan cara berpikir positivisme yang bertujuan mengislamisasi kapitalisme. Inilah biang yang melahirkan bahwa demokrasi bisa di-islamkan-juga. Terlepas dari beragam faktor yang meruntuhkannya, Utsmani tetap menjadi bukti akan hadirnya Khilafah. Bukan Republik Turki atau Kingdom of Saudi Arabia. Ataupun republik-republik lainnya. Runtuhnya Utsmani, menandakan berakhirnya peradaban Islam. seperti ditegaskan Ibnu Khaldun, peradaban lahir dan mati bak organisme. Allah Subahanahuwataala juga memberikan rububiyah dalam Al Quran. Bahwa memang kekuasaan dipergilirkan. Kini para kuffar gantian menguasai kendali dunia. Muslimin menjadi objek kekuasaannya. Tapi peta siapa kuffar yang berkuasa, sampai kini juga tak banyak yang bisa menjamah. Karena terminologi penguasa adalah siapa yang menguasai harta. Kini harta dikuasai para bankir. Maka penguasa bukanlah presiden, kepala negara, perdana menteri ataupun raja suatu negara. Merekalah para bankir, yang memberi utang pada negara-negara, sebuah komunitas yang diciptakan sejak abad 18 ke atas.

Runtuhnya Khilafah, bukan sekedar runtuhnya Utsmaniyah. Tapi robohnya syariat Islam. Kini praktis tak ada Islam yang hidup di dunia ini. Islam hanya tersisa pada shahadat, sholat, puasa belaka. Tak ada lagi muamalah. Apalagi jinayat, mukasamat, mahkamah, wirasah, siyasah, apalagi khilafah. Sejumlah moderni merubah fiqih, dengan membuat kontemporer. Tapi itu tak membuat khilafah tegak. Malah makin membuat muslimin sengsara dan tersandera. Karena mereka mengislamisasi kapitalisme. Bank di –islamkan. Pasar modal, asuransi, sampai konsep property pun diislamisasi. Bukan syariat yang tegak, melainkan muncul syariat palsu yang telah diselewengkan. Disamping banyak yang mengklaim bahwa code napoleon, civil law atau pun rechtstaat dihujjahkan sudah sesuai dengan syariat Islam. Naudzubillah mindzalik. Inilah hujjah yang salah kaprah. Karena Snouck Hurgronje dulu setengah mati bagaimana ingin mendiskriminasi syariat Islam agar berlaku hukum Hindia Belanda. Dia menelorkan teori “receptie” agar hal itu terjadi. Syariat berlaku dibawah hukum adat. Tapi setidaknya seorang Snouck paham betul bahwa syariat Islam berbeda dengan sistematika hukum barat alias rechtstaat. Nah kini, seorang muslim malah mengakui dengan serta merta bahwa hukum barat alias rechtstaat sudah sesuai dengan syariat. Jika Snouck tahu, tentu dia tak perlu setengah mati menyamar menjadi muslimin untuk bisa mengeliminasi syariat Islam. karena ternyata ada sejumlah orang Islam yang bisa berhujjah demikian. Hujjah itulah yang melegitimasi bahwa seolah konsep nation state sudah sesuai dengan khilafah. Makanya tak perlu lagi mendirikan khilafah. Tentu seorang Snouck akan tertawa-tawa di alam baka sana.

Makna Khilafah
Kata “khilafah” kini telah terdistorsi. Beragam versi menterjemahkannya. Hanya makna historis yang bisa menjelaskannya. Karena Islam tersisa pada sejarah. Islam telah dijalankan umat, semenjak masa Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam hingga abad 19. Sejak runtuhnya Daulah Utsmani, 1924, dia tahun kemudian dilakoni Kongres Khilafah. Tak ada kesepakatan dihasilkan. Ulama banyak terbagi. Ada yang tetap berupaya mempertahankan Khilafah. Ada yang menganggap umat harus menerima demokrasi, yang kemudian di-islam-kan. Sejak itulah firqah-firqah merajalela. Gerakan-gerakan Islam terbentuk dimana-mana.

Khilafah bukan sekedar kisah siapa Khalifah. Bagaimana pula bentuk pemerintahannya. Demokrasi parlementer, konstitusional, monarkhi, atau lainnya. Karena hal khilafah bukan sama dengan konsep pemerintahan yang dicetuskan dunia barat sana. Jauh berbeda. Khilafah tak mengenal bentuk baku, seperti teori Montesquei, Rosseou, Jellinek, Machiavelli ataupun lainnya. Karena Islam tak bisa dicocokkan dengan kuffar. Islam memiliki model sendiri. Jika mencari Islam dalam kosakata kuffar, sampai kiamat tentu tak akan ketemu. Jika mencari khilafah dalam kosakata tatanegara, tak akan pernah berjumpa. Karena Islam dan kuffar bak bumi dan langit.

Melihat khilafah, tak cukup hanya berpatokan pada Utsmaniyah. Karena Daulah Utsmani tak langsung mendadak menjadi Istanbul. Tapi dimulai dari Anatolia, Edirne, Bursa sampai Istanbul. Utsmani bermula dari titik kecil, sebuah amirat, dengan Orhan Gazi sebagai Amir. Kala Sultan Al Fatih menjadi AmR di Utsmaniyah, dia bukan sebagai Khalifah. Bani Abbasiyah masih menjabat Khalifah. Tampuk Khalifah di Usmani baru dipegang kala Sultan Selim I. Artinya, Khilafah tak sekedar bercerita tentang Khalifah. Tapi tentang tegaknya syariat Islam. Khalifah terminologinya berupa penjaga haramayn, dua kota suci. Inilah yang dilakoni bergantian oleh para Sultan yang terkuat.

Jadi khilafah ialah tentang syariat tegak dan berdiri. Karena Deen Islam berada dalam tiga unsur yang tak terpisah: islam, iman dan ikhsan. Kitab Sahih Muslim meletakkan Hadist tentang iman-islam-ikhsan pada halaman awal. Islam ialah syariat, iman yakni aqidah, dan ikhsan itulah tassawuf. Ulama telah menyepakati, syariat diraih dengan mahdhab. Iman mengikuti aqidah Imam Asyaari. Ikhsan merujuk pada Imam Juneid. Inilah khilafah. Maka khilafah bukan perdebatan siapa Khalifah yang layak. Bukan pula bertitik soal pada bentuk pemerintahan belaka.

Syariat terdiri dari ibadah dan muamalah. Ibadah terdiri dari shahadat, sholat, zakat, shaum, dan haji. Sementara muamalah mencakup banyak segi. Mulai dari wirasah, siyasah, muamalah, sultaniyya, jinayat, mukasamat, mahkamah, dan lainnya. Inilah yang harus ditegakkan era kini. Karena muslimin kini tak menjalankan syariat. Hanya tersisa pada sholat, shahadat, puasa, haji belaka. Sementara urusan lain, mengikuti hukum kuffar. Karena syariat Islam telah tereliminasi.

Lalu apakah menjalankan syariat Islam harus menunggu Khalifah?
Allah Subhanahuwataala berfirman:
“Atiullah wa atiurrasul wa ulil amri minkum” (Al Quran Surat An Nisa:59)

Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam bersabda:
Barangsiapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia taat kepada Allah, dan barangsiapa yang mengingkari aku, maka sunggu ia telah ingkar kepada Allah. Barangsiapa mentaati Amirku, maka sungguh ia telah taat kepadaku. Siapa yang mengingkari Amirku, maka sungguh ia telah ingkar kepadaku”. (HR Muslim Bukhari)

Inilah diantara dalil tentang makna pemimpin (AMR) dalam Islam. Khalifah artinya pemimpin. Dalam bahasa lain ada juga sebutan “sulthon”, “amir”. Tapi maknanya serupa. Jadi makna “Khalifah” bukan berarti hierarki. Seorang Khalifah bukan pemimpin para Sultan atau Amir. Bukan menjadi seperti Sekjen PBB, yang membawahi presiden-presiden dari negara-negara. Tapi jauh berbeda.

Lupakan pula tafsir keliru para modernis yang menganggap Presiden adalah khalifah. Karena presiden di –qiyas-kan sama dengan pemimpin atau penguasa. Karena jika Presiden suatu negara itu pemimpin, agak kurang sesuai. Karena faktanya seorang Presiden suatu negara bukanlah penguasa. Secara formil memang demikian. Tapi secara materil, tidak. Fakta tentang adanya utang negara, meluluhlantakkan teori bahwa “Presiden” adalah penguasa atau pemimpin. Justru hegemoni dunia tidak dipimpin oleh Presiden-Presiden. Karena terbukti seorang “Presiden” tak memiliki kekuasaan untuk menciptakan uang sendiri. Kekuasaan mencetak uang, dalam realitas kenegaraan, dimiliki oleh bank sentral, yang notabene tak dimiliki oleh Negara. Contoh, Presiden Mesir, tak memiliki kekuasaan mencetak uang Mesir. Melainkan Bank Sentral Mesir. Dan itu sahamnya dimiliki Earnst Cassel sebanyak 50 persen. Maka, dialah yang lebih berkuasa terhadap negara Mesir. Begitu juga Presiden USA, Donald Trump, dia bukan penguasa Amerika. Karena Trump tidak punya kewenangan mencetak uang sendiri. Melainkan The Fed, yang jauh diluar struktur pemerintah Amerika Serikat. Justru negara-negara (state) memiliki utang nasional yang wajib dibayarkan pada Bankir. Artinya, jika mau merujuk pada “Presiden” sebagai Ulil Amri Minkum, keliru jauh. Mestinya para bankir itu yang jadi “Ulil Amri Minkum”, karena mereka memiliki kekuasaan melebihi Presiden sekalipun.

Kembali lagi pada Ulil Amri Minkum. Artinya “pemimpin diantara kamu”. Bukan pemimpin umat manusia. Ini kewajiban bagi muslimin untuk memiliki AmR atau pemimpin. Inilah yang disebut Sultan atau Khalifah. Sementara Sultan bukan “bawahan” Khalifah. Masa abad pertengahan, kala era Sultan Muhammad Al Fatih menjadi pemimpin Daulah Utsmani, Khalifah dijabat oleh Al Mustakfi Billah II dari Bani Abbasiyah di Mesir. Sultan Fatih bukan “bawahan” dari Khalifah. Melainkan Ulil Amri Minkum muslimin di Utsmani. Begitu juga Sultan Iskandar Muda di Aceh. Mereka Ulil Amri Minkum bagi muslimin Aceh. Demikian juga di Demak, Cirebon, Kesultanan Ternate sampai Kesultanan Sulu. Mulai dari Kesultanan Idrisi di Magribi sampai belantara nusantara yang lebih dari 200 kesultanan.

Inilah kekhilafahan. Inilah Khilafah. Muslimin di Demak atau Cirebon atau Aceh, tak berbaiat pada Khalifah Al Mustakfi. Atau Khalifah-Khalifah sesudahnya. Kala Sultan Selim I di Utsmani menjadi Khalifah, muslimin di Ambon, Aceh, Jawa, sampai Sulu, tak berbaiat langsung pada Khalifah. Baiat melainkan kepada Ulil Amri Minkum di sana. Yakni para Sultan. Jadi jika teori bahwa baiat harus kepada Khalifah, tentu hal itu tak ada presedennya dalam Islam. Terkecuali di masa Khulafaur, dimana para muslimin langsung kepada Amirul Mukminin. Tapi tatkala Islam membesar, setiap Sultan di wilayahnya itulah yang menerima Baiat. Bukan kepada Khalifah. Karena tak pernah ada muslimin di Jawa berbondong-bondong menuju Istanbul untuk berbaiat pada Khalifah Sultan Sulaiman al Qanuni, misalnya. Bukan demikian fiqih soal kekhilafahan mengaturnya.

Dari fakta itu, menunjukkan bahwa kehadiran Khalifah bukan memberi SK pengangkatan Sultan-sultan. Sultan Al Fatih dibaiat menjadi Khalifah oleh kaum muslimin di Utsmani. Baiat dilakukan di pemakaman Sahabat Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam, Abu Ayyub al Anshari. Tak adsa Khalifah hadir kala itu. Karena memang tak ada kewajiban Khalifah memberi “SK Pengangkatan” pada Sultan. Melainkan kaum muslimin sendiri yang mengangkat seorang Sultan sebagai AmR.

Dengan demikian, menjalankan syariat sama sekali bukan faktor apakah ada Khalifah atau tidak. Melainkan yang diperlukan adalah Ulil Amri Minkum. Sekali lagi, tafsir Khalifah bukanlah pemimpin para Sultan-sultan sedunia. Bukan pemimpin muslimin sedunia yang wajib hadir lebih dulu. Khalifah hanyalah salah seorang terkuat yang bisa dipercaya menjaga Haramayn. Itu yang berlaku tatkala muslimin telah menyebar dalam dua pertiga belahan dunia. Kewajiban kita adalah memiliki Ulil Amri Minkum. Dan itu tak mesti menunggu adanya Khalifah, yang ditafsirkan sebagai pemimpin Sultan-sultan sedunia.

INTERAGNUM PERTAMA
Kaum muslimin kini tengah dalam masa interagnum kedua. Masa dimana tak ada Khalifah. Tapi ada interagnum pertama. Dimana situasi muslimin tanpa Khalifah. Ini berlangsung 656 Hijriah atau sekitar abad 13. Kala itu Khaliifah Al Mu’tashim Billah ( tahun 640-656 H/1242-1258 M) dihancurkan oleh pasukan Mongol dibawah komando Hulagu Khan. Serbuan selama 40 hari di Bagdhdad tempat Khalifah bersarang, membunuh Khalifah Al Mu’tashim dan ribuan muslimin dibantai. Hampir tiga setengah tahun kemudian muslimin hidup tanpa Khalifah.

Ketika Khalifah wafat, di wilayah lain masih banyak muslimin hidup dalam kesultanan-kesultanan. Di Mesir, Saifuddin Quthuz al-Mu‘izzi memimpin Kesultanan Seljuk. Di Magribi, kesultanan Idrisi tetap berdiri. Di Andalusia, muslimin tetap hidup dalam bingkai AMR. Di nusantara, Pasai sudah berdiri Kesultanan. Artinya, masa tanpa Khalifah, tak lantas membuat muslimin berhenti dalam menjalankan syariat Islam. Muamalah tetap dijalankan, jinayat, mukasamat, mahkamah, sampai urusan Zakat. Tak adanya Khalifah tak membuat syariat Islam menjadi batal demi hukum. Kewajiban menjalankan syariat tetap melekat pada muslimin. Karena yang diperlukan adalah Ulil Amri Minkum. Dan memaknainya secara benar.

Jadi yang diperlukan muslimin hari ini adalah penerapan syariat secara menyeluruh. Karena Allah Subhanahuwataala memerintahkan memasuki Islam secara kaffah. Syariat tak bisa ditunda. Syariat dijalankan tanpa perlu kehadiran lebih dulu Piagam Jakarta, Piagam Surabaya, Piagam Medan, Piagam Kuala Lumpur atau semacamnya. Karena syariat sumbernya Al Quran dan Sunnah. Dan itu berlaku mengikat pada setiap muslimin. Tatkala tak adanya AmR, maka tugas muslimin adalah mengangkat AmR. Sama halnya tatkala di suatu daerah tak ada masjid, maka membangun masjid menjadi fardhu. Dan makna AMR bukanlah mesti Khalifah sedunia lebih dulu. Interagnum pertama memberi preseden bahwa tanpa Khalifah pun syariat wajib dijalankan.

SIAPA KHALIFAH?
Kini yang diperlukan muslimin bukan meributkan siapa Khalifah. Karena mencari Khalifah yang cocok, itu terjebak pada teori Syiah dengan dalil Imam 12-nya. Melainkan bagaimana menghadirkan kembali AmR.

Dalam sebuah Hadist, Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam menjabarkan:
“Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit (Mulkan ’Adhan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu, masa kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyyan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam,” (H.R Ahmad).

Dari Hadist ini maka masa Khilafah Minhaj Kenabian (khilafah minhaj an Nubuwah) yang dinantikan. Ini patokannya adalah masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai saat Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam wafat. Jenazahnya pun dibantarkan selama 3 hari. Para Sahabat berembuk soal siapa sang AMR berikutnya. Artinya pembahasan penentuan AMR menjadi lebih penting ketimbang mengebumikan jenazah Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam. Lalu Sahabat memutuskan dengan musyawarah Abu Bakar as Shiddiq menjadi Khalifatul Rasullullah. Disitulah periode khulafaur berjalan.

Masa Khalifah Abu Bakar as Shiddiq, bukan persatuan umat yang diprioritaskan. Melainkan kembali tegaknya Zakat. Ukuran kaum beriman dan dalam barisan muslimin adalah siapa yang membayar Zakat pada Khalifah atau AMR. Khalifah Abu Bakar mengirim petugas penarik Zakat pada kaum muslimin, seperti masa Rasulullah. Tapi banyak kaum yang menolak. Penolakan ditariknya Zakat inilah yang membuat Khalifah Abu Bakar as Shiddiq marah dan mengirim pasukan untuk memerangi. Perang secara fisik betulan. Jadi artinya penegakan rukun Zakat menjadi penting. Zakat-lah menjadi parameter tegaknya AmR Islam. Tatkala suatu kaum, walaupun melakukan sholat, puasa dan lainnya, tapi menolak ditarik Zakatnya oleh AmR, maka wajib diperangi. Inilah pertanda masa Khulafaur. Masa khilafah minhaj an Nubuwah.

Kini rukun Zakat tak tegak. Allah Subhanahuwataala berfirman:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al Quran Surat At Taubah 103).

Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahuwataala untuk menarik Zakat. Kata “Qhudz” adalah perintah untuk menarik zakat. Perintah itu diperuntukkan bagi Ulil Amri Minkum. Bagi AMR. Artinya parameter penarikan Zakat hanya bisa dilakukan kepada AMR. Kini Zakat muslimin ditarik oleh lembaga yang tak mewakili AmR Islam. Jadi makna Khalifah atau Sultan atau Amir adalah tatkala telah mampu menarik Zakat dari para Muslimin, laiknya Khalifah Abu Bakar as Shiddiq. Itulah kekhilafahan!

Dari periode awal Khulafaur Rasyidin, rukun Zakat merupakan prioritas untuk keberlangsungan Islam. Selain telah ditetapkannya AMR, lalu Zakat ditegakkan. Kini Zakat telah mengalami banyak pergeseran fiqih. Para modernis telah menggeser banyak fiqih Zakat. Alhasil penarikan zakat dilakukan bukan oleh otoritas Islam.

Maka dari itu prioritas umat muslimin hendaknya dilakukan pada penegakan rukun zakat. Karena Zakat merupakan paru-paru harta muslimin. Zakat ditarik lalu disebarkan pada mustahiq. Disinilah keadilan tercipta. Zakat bukan sedeqah. Zakat adalah pertanda tegaknya khilafah. Zakat itulah ukuran muslimin memiliki khalifah atau tidak. Untuk zakat mal, tentu alat bayarnya tak bisa digunakan kertas yang dilabeli angka versi bankir. Sudah menjadi ushul fiqih, zakat mal hanya bisa ditunaikan dengan Dinar emas dan dirham perak. Selain dengan bahan makanan pokok tentunya. Tapi kehadiran Dinar Dirham menjadi mutlak di masa kini. Untuk menghadirkan Dinar Dirham, tentu mensyaratkan hadirnya AmR lebih dulu. Tapi kehadiran AMR, bukan mesti ada Khalifah sedunia lebih dulu. Tak ada demikian presedennya. Karena syariat Islam itulah kekhilafahan. Wujud untuk menyebutkan hal demikian lebih tepat dengan istilah sultaniyya. Karena kekhilafahan bukan Cuma penggambaran pada Daulah Utsmani. Tapi fakta tentang 200 kesultanan di nusantara, itulah kekhilafahan. Itulah Khilafah.

Dari masa Interagnun Pertama, pelajaran juga bisa dipetik. Tatkala Khalifah wafat, maka musuh Islam nomor satu kala itu adalah para pasukan Mongol yang bengis. Itulah musuh utama umat.

Al-Muntanshir, ulama keturunan Bani Abbasiyah berhasil meloloskan diri dari pembantaian pasukan Mongol. Dia lari ke Kesultanan di Mesir. Lalu bergabung dengan Sultan Saifuddin Quthuz al-Mu‘izzi, yang menjadi sultan di Mesir, dengan gelar al-Malik al-Muzhaffar. Al Muntanshir memimpin pasukan untuk mengusir pasukan Mongol. Dan hal itu kemudian berhasil. Musuh Islam telah berhasil ditaklukkan. Alhasil Al Muntanshir dibaiat menjadi Khalifah. Presedennya adalah siapa yang berhasil mengalahkan musuh Islam nomor wahid, itulah yang berhak menjadi Khalifah. Itulah pelajaran dari masa interagnum pertama, tatkala muslimin tanpa khalifah.

Kini di masa interagnum kedua, siapa musuh Islam yang utama? Merekalah yang menguasai dunia. Musuh Islam sejak dulu adalah para kuffar. Wujud para kuffar kini bukanlah pada kaum Nasrani atau Yahudi. Melainkan sekelompok orang penguasa dunia. Merekalah para bankir, yang tak bernama dan beristilah. Mereka segelintir, tapi menguasai kepala-kepala negara seantero dunia. Mereka yang mengendalikan dunia dan segala aturan hukumnya. Inilah nahi munkar yang besar. Jadi, interagnum pertama menunjukkan “ijtihad” tak resmi, pengusir musuh Islam dialah sang Khalifah. Kini yang berhasil menaklukkan segelintir Yahudi yang mengendalikan dunia dengan uang kertas dan banking sistemnya, itulah yang akan menyelamatkan muslimin era kini. Karena disitulah riba bersarang dan kekufuran merajalela. Caranya dengan menghadirkan kembali Islam.
Karena Allah Subhanahuwataala berfirman: ketika yang haq hadir maka yang bathil pasti musnah. Tugas muslimin kini adalah menghadirkan kembali yang haq. Zakat menjadi prioritas utama untuk kembali dihadirkan. Adanya AMR, berjamaah, dan muamalah menjadi sektor utama. Maka syariat Islam bisa dijalankan keseluruhan. Insha Allah.

 

Irawan Santoso, SH
(Murabitun Institute)