Memahami Negara Fiskal

509

Jangan tanya pada ahli tata negara tentang ‘negara fiskal’, karena mereka tak memahaminya. Hukum tatanegara masih berkutat pada teori abad pertengahan, tatkala rumusan kaum eropa yang ingin keluar dari hegemoni Gereja dan Monarkhi. Itulah mereka menyebutnya “state/staat/etat”. Seolah ‘state’ itulah bentuk ideal kehidupan bersama. Menggantikan model monarkhi dan kekuasaan teokrasi. Rumusan usang itulah yang kini terus dibedah, dan berangan-angan terwujud sempurna.

Padahal teori ‘negara’ telah mengalami deviant. Tak ada lagi kedaulatan seperti rumusan Jean Bodin. Tak ada kekuasaan trias politica seperti kata Machiavelli. Tiada pula du contract social seperti Rouseou bilang. Itu cuma retorika abad pertengahan. Kini yang ada hanya ‘fiskal state’. Negara yang tak beda dengan coorporation.

VOC, abad 17 inilah model pertama yang sukses menerapkan ‘fiskal state’. Mergernya beberapa perusahaan dagang dari Kerajaan Belanda –sebagian besar dihuni para Yahudi—yang sukses di nusantara, bentuk wujud fiskal state yang mendunia. VOC, sekelompok pedagang yang kemudian menjadi pengelola pemerintahan.  Inilah negara coorporation. Negara fiskal. Karena negara (negara dianggap sebagai terjemahan ‘state’) menjadi institusi yang harus untung.

Kala abad pertengahan, Kerajaan Inggris berperang panjang dengan Kerajaan Perancis, disebabkan masalah agama, disinilah awal mula fiskal state membahana. Ratu Inggris kekurangan dana. Perang memerlukan banyak dana. Para baron dikumpulkan. Baron ini para pedagang. Ratu meminjam uang untuk keperluan perang. Para Baron setuju. Tapi dengan syarat, harus berbunga. Monarkhi tak punya pilihan. Alhasil terjadi kesepakatan antara pemerintahan monarkhi dan para Baron. Pemerintah berutang. Para Baron itu yang menggelontorkan. Utang berasal dari yang namanya institusi: ‘Banque’. Itulah BANK, yang dikelola sejumlah orang.

Kala itu alat tukar masih emas dan perak. Inggris Raya masih gunakan. Belom ada uang kertas. Lambat laun, para baron itu meminta jatah pemerintahan. Karena mereka menggelontorkan utang. Pemerintahan Monarkhi pun disetir. Namanya rentenir, memberi utang harus ada jaminan. Bank kembali menggelontorkan. Siapa yang jadi jaminannya? Itulah rakyat. Penduduk dalam suatu wilayah ‘state’. Mereka penjamin utang itu. Monarkhi hanya jadi simbol agar rakyat membayar utangnya. Lalu siapa yang membayarkan utang tadi? Jelaslah rakyat tadi. Mekanismenya dengan pajak –yang dikenakan secara bermacam-macam pada rakyat–.

VOC di nusantara juga meniru. Mereka berutang. Kepada bank juga. Tapi kemudian bangkrut karena pecah kongsi di dalam dan terlilit utang. VOC digantikan Hindia Belanda. Fiskal state tetap menyala. Abad 18, Revolusi Perancis meledak di Paris. Kerajaan Francois (Perancis) dikudeta berdarah. Raja Luois XVI digaantung didepan penjara Bastille oleh gerakan peopple power. Sistem berubah. Pemerintahan diambil alih. Siapa yang berkuasa kemudian? Ternyata para Bankir telah menyiapkan skema. Karena mereka telah lebih dulu menjadikan Inggris Raya sebagai protitipe. Kesuksesan Yahudi di VOC juga jadi pedoman. Perancis menjadi “state”. Hukum diubah, agar lunak mengikuti kemauan para Baron, para bankir. Makanya disusun “constitutio”, yang seolah mengikuti konsep Rouseou. Padahal agar hukum bisa dikendalikan. Bank melakukan aneksasi. Militer dikendalikan agar Bank menancapkan kekuasannya dimana-mana. Termasuk menusuk Daulat Utsmaniyah, 1840, lewat gerakan Tanzimat. Utsmaniyah pun berubah. Mengikuti state Perancis. Hukumnya tak lagi ikuti Al Quran dan as Sunnah. Mahdhab Hanafi ditinggalkan. Diubah menjadi model Civil Law. Kitab Al Majjalah al Ahkam dideklarasikan. Inilah Konstitusi Utsmaniyah –yang kemudian diubah menjadi Republik Turki hingga kini–.

Fiskal state membahana. Termasuk ke nusantara. Politisi menjadi tentara terdepan para bankir. Indonesia merdeka, tahun 1945. Tapi Hindia Belanda tak sudi. Mereka melakukan agresi. Konferensi Meja Bunda (KMB) dilakoni. Tapi apa lacur, pasca KMB, negara Indoensia berubah. Mendadak punya utang warisan Hindia Belanda. Dan Bank Sentral tak boleh buatan pemerintah Indonesia. De Javasche Bank –milik sejumlah orang Belanda– harus diadopsi menjadi bank sentral. Inilah Bank Indonesia. Tapi sejak itulah Indonesia mengenal namanya utang negara.

Lincoln mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi ini cuma teori. Karena jika demikian, semestinya pemerintahan sebuah negara tak perlu utang. Karena pembangunan jembatan, jalan dan sarana, semuanya dari arisan penduduk. Lalu untuk apa utang?

Jika pun memang sebuah negara harus utang, mestinya utang itu berlaku antar negara. Idealnya, negara Malaysia utang kepada negara China. Negara China utang kepada Amerika Serikat. Tapi fakta di dunia bukan begitu. China, Amerika Serikat, Indonesia, Zimbabwe dan hampir setiap negara memiliki utang. Kepada siapa negara-negara itu berutang? Hanya kepada satu institusi. Itulah Bank. Berarti ada institusi lain diatas negara yang lebih memiliki power. Mereka-lah pengendali sebuah negara, lewat utangnya. Mekanisme fiat money, yang kini berubah menjadi digital monel, memudahkan model utang negara itu. Inilah yang tak ada dalam teori Machiavelli, Rosseou, Bodin dan lainnya. Tak ada konsep kedaulatan seperti yang didengungkan Bodin. Ini bukan Trias Politica. Karena selain eksekutif, yudikatif, legislatif, ada institusi lain yang ternyata memiliki kedaulatan lebih penuh dan tak tersentuh. Merekalah bank yang dikendalikan bankir. Inilah pemegang kekuasaan. Karena defenisi kekuasaan, sejak era Romawi, adalah pihak yang memegang kekayaan. Penguasa bukan berada di tangan pemerintah. Bukan negara. Bukan Presiden, Gubernur, atau Camat sekalipun. Tapi diatas itu. Mereka Cuma pekerja pemerintah, yang notabene belum bisa keluar dari jerat mekanisme negara fiskal. Itulah bentuk negara fiskal. Makanya saban hari, utang negara akan terus naik, seiring adanya bunga. Lalu dimana posisi rakat? Mereka hanya sebagai jaminan. Selagi rakyat sebuah negara masih ada, maka negara itu masih bisa diberikan utang.

Ini menunjukkan ‘negara’ sudah abuse of power dari konsepnya. Sudah mengalami deviasi. Ini penyimpangan dari teori tatanegara. Dan yang pasti: ini bukan fitrah. Solusi keluar dari jerat ini adalah kembali pada personal rule. Sistem kekuasaan harus kembali pada mekanisme personal. Islam telah mengajarkan hal itu. Negara fiskal jelas tersusun atas riba. Dan riba itu haram. Muslimin harus melihatnya dengan jernih. Lupakan “pembaruan Islam” yang didengungkan dari Mesir dan Saudi, abad 19 itu. Karena terbukti tak manjur. Lupakan bermimpi bahwa Islam harus mengikuti perkembangan jaman. Lupakan pula mimpi untuk bisa duduk semeja dengan para kapitalis –hal yang musykil—karena yang haq dan bathil tak bisa disatukan. Kini eranya kita kembali ke Islam. Kita-lah yang harus mengikuti Islam lagi.

Kembali ke model ber-Islam yang benar. Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam telah meletakkan model Islam. Sahabat, Tabiin, Tabiit Tabiin telah menjalankannya dengan apik. Tiga generasi awal ini sebagai panduan. Mereka di abad 7 hingga 10 masehi. Kini abad 21. Cara mengakses menuju ke sana hanya dengan mahdhab. Hilangkan doktrin bahwa mahdhab itu sumber perpecahan. Justru tatkala umat meninggalkan mahdhab, muslimin kini terbelah-belah. Tanpa mahdhab, pecah berkeping-keping. Dengan mahdhab, syariat bisa ditegakkan. Dari Andalusia hingga Nusantara, mahdhab itu telah menggema. Syariat tak perlu ‘constitutio’ yang didesain untuk menopang fiskal state. Syariat adalah syariat, sumbernya Al Quran dan Sunnah. Tak ada lagi sumber lain.

Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam bersabda: Islam berawal dari asing dan berakhir menjadi asing. Dan berbahagialah kaum yang terasing. Ini membuktikan suatu era, Islam akan kembali sulit dikenali, karena asing. Tentu ber-Islam yang mengikuti model tiga generasi awal yang dijamin terbaik oleh Rasulullah itu. Model ini kini menjadi asing. Tapi, itu pertanda bahwa jalan keluarnya adalah Islam untuk keluar dari jerat fiskal state yang kini mewabah. Tentu pergantian peradaban itu tak langsung G to G. Bukan kini seluruh dunia dari sistem fiskal state, lalu langsung berubah menjadi Daulah. Bukan begitu teorinya. Karena Ibnu Khaldun mengatakan peradaban itu bak organisme: lahir, tumbuh kecil, remaja, dewasa, tua dan mati. Peradaban kapitalis ini telah menua dan menunggu kematian. Karena memang rapuh bak sarang laba-laba. Kemunculan Islam bukan dengan gegap gempita. Kemenangan pertama para muslimin adalah kala terbentuknya Madinah. Di Yastrib itulah kemenangan membahana. Bukan tatkala Islam berhasil menaklukkan Romawi di tahun 1453. Karena bagi muslimin, kala hidup bersama para shalihin, disitulah kemenangan telah tertoreh. Kini, tatkala hidup bersama para salihin, ditengah hingar bingar fiskal state, tentu sebuah kemenangan besar. Hidup tanpa riba, dengan AMR sebagai pelindung, tentu kemenangan akbar.

Dua buku ini bisa mengantarkan antum untuk memahami fiskal state. Buku “Teknik Kudeta Bank” ditulis oleh seorang ulama besar asal Skotlandia, Ian Dallas, yang nama muslimnya adalah Shaykh Abdal Qadir as Sufi. Beliau lahir di Barat, yang telah mahfum soal peradaban kapitalis. Kini menjadi ulama besar dan mahfum dalam berbicara Islam. Inilah ulama yang bisa mengkompare antara kapitalisme dan Islam. Lalu buku “Membongkar Sihir Negara” ditulis “murid” Shaykh Abdal Qadir, yang bernama Shaykh Umar Ibrahim Vadillo, ulama besar asal Spanyol. Keduanya mengupas tuntas tentang fiskal state dan bagaimana muslimin harus bersikap. Inilah tatanan dunia kini. Inilah ketatanegaraan sekarang. Pahami dimana situasi sekarang, maka disitu kita akan bisa mendudukkan apa masalahnya dan bagaimana jalan keluarnya. Jika dokter telah menemukan apa penyakitnya, tentu akan tahu apa obatnya. Jika telah tahu siapa musuh Islam hari ini, maka kita akan paham bagaimana memeranginya. Barrakallah.