Misteri Dibalik IMF Utangi Mesir Rp 81,2 Trilyun

267

Berita menyeruak dari negeri Mesir. Baru-baru ini, International Monetery Fund (IMF) memberikan utang kepada pemerintah negara itu sebesar 2 Miliar USD atau setara Rp 27 Trilyun. Alhasil total utang Mesir mencapai 6 Miliar USD atau senilai Rp 81,2 Trilyun. Program utang itu dalam jangka waktu 3 tahun saja.

Dilansir dari AFP, Rabu (20/12/2017), Dewan IMF memutuskan untuk mengucurkan dana segar kepada Mesir sejak kesepakatan November 2016, ketika tim pendanaan IMF memuji kemajuan reformasi ekonomi yang hebat. Untuk memenuhi utang itu, Mesir telah menerapkan serangkaian reformasi dratsis dengan menerapkan pajak pertambahan nilai, memotong subsidi energi dan menjaga nilai tukar mata uangnya. Wakil Direktur Pelaksana IMF, David Lipton mengatakan, Mesir masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memajukan reformasi struktural.

Apa yang berlangsung di Mesir, jamak terjadi pada nasib ‘negara-negara’ seantero dunia. Hampir seluruh entitas negara, memiliki utang yang sama. Utang nasional terjadi pada pihak yang sama. Selepas tahun 1945, terbentuk dua institusi dunia terkait moneter, IMF dan Bank Dunia. Lembaga-lembaga inilah yang memiliki peranan mengucurkan utang pada negara-negara. Peristiwa ini tak berlangsung dalam hitungan bulan dan tahun. Melainkan gejala yang telah mewabah sejak berabad sebelumnya. Dan penaklukkan bankir pada “negara” berlangsung kali pertama pada Kerajaan Inggris, yang dulunya berada pada kekuasaan Raja. Tapi semenjak berlangsung kucuran utang dari bankir pada kerajaan Inggris, sejak itulah Inggris berada pada kekuasaan bankir.

Shaykh Abdalqadir as sufi, ulama besar asal Skotlandia membedah tuntas hal ini dalam kitabnya “SULTANIYYA”. Beliau menukilkan:

Hillaire Belloc, sejarahwan Inggris, sebagaimana diperlihatkan sebelumnya menelusuri akhir pemerintahan monarki di Inggris sejak kematian Charles II, raja terakhir Inggris yang berjuang mempertahankan pemerintahan perorangan. Apa yang terjadi berikutnya pada tahun 1688 diungkapkan sebagai sebuah kemenangan orang-orang Parlemen yang sebetulnya bukan itu. Pada tahun 1688 Monarki Konstusional mengambil kekuasaan dan berlanjut terus hingga kini. Monarki itu kemudian berada di tangan Oligarki Uang.

Belloc mencatat: “Inillah peristiwa terpenting dalam sejarah modern Inggris. Pada tahun 1692 sekelompok orang kaya mengusulkan pinjaman kepada pemerintah sebesar 1.200 000 poundsterling dengan syarat, di antaranya komisi dan prasyarat, antara 8 hingga 9 persen. Itulah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai Hutang Nasional. Ciri khususnya bukan saja peminjaman uang kepada pemerintah, sebuah transaksi yang sama tuanya dengan usia sejarah, tetapi adanya usul baru bahwa bunga harus dijamin secara ketat melalui jaminan pajak nasional. Sementara segera sesudahnya sebuah institusi dengan hak khusus bernama bank sentral yang harus menangani pinjaman dan bunga serta hak untuk memgeluarkan surat hutang (note of credit) dengan jaminan pemerintah.

Butir terakhir inilah yang paling penting. Setiap orang dapat mengeluarkan surat hutang (yang sebetulnya hanya janji untuk membayar) dan boleh menggunakannya sebagai ganti uang jika dia dapat membujuk orang lain untuk menerimanya.

Tetapi ciri khusus institusi baru ini, Bank Inggris (piagam hal ini berawal Juli 27, 1694) yakni ketika lembaga ini membuat janji di atas kertas untuk membayar dengan semua sumber daya Inggris harus disediakan untuk memungkinkannya menepati janji itu. Dengan kata lain, kreditnya tidak bersifat pribadi tetapi publik.

Hal ini tidak akan gagal sepanjang pemerintah dapat menarik pajak dari orang Inggris agar mampu membayar hutangnya. Pada dasarnya hal ini memberi Bank Inggris hak untuk mencetak uang. Lembaga ini tidak mencetak keping logam emas dan perak, karena Pemerintah memberi hak untuk melakukannya tetapi bank sentral boleh mencetak uang pada selembar kertas: “Saya, Bank Inggris, berjanji untuk membayar si pembawa surat sebesar lima pound. Dan si pembawa surat mengetahui bahwa tidak akan ada kelalaian sepanjang pemerintah bertanggung jawab berkat keberadaan piagam Bank dan dapat memaksa penduduk untuk membayar pajak. Seluruh sumber daya fiskal bangsa ini merupakan jaminan permbayaran…..”

Tetapi Bank Inggris bukan departemen pemerintah, sebagaimana seharusnya. Lembaga ini merupakan badan usaha berstatus hukum yang mandiri, memiliki hak khusus dan dijamin oleh pemerintah tetapi menetapkan kebijakan sendiri dan sejak saat itu semakin lama dan semakin besar Bank Inggris sehingga memiliki kata akhir dalam kebijakan pemerintah berkenaan dengan pembelanjaan dan khususnya dalam hal perang luar negeri dan pemaksaan ketergantungan.

Bahkan saat ini dimaksudkan untuk cepat atau lambat membayar ulang hutang ini dan telah dibuat rencana pemusnahannya dengan lotere dan pensiun tetapi di bawah skema baru, dengan kekuasaan membuat uang tambahan dan mendapat tambahan kredit, godaan untuk membesarkan belanja publik tidak terelakkan, terutama kalau digandeng dengan godaan pada perang luar negeri; karena itu hutang melonjak sangat cepat melebihi upaya untuk menghapuskannya.

Uang muka hanya sekitar 10 juta, dalam empat tahun, hutang nasional menjadi 20 juta dan dalam dua puluh tahun sudah mencapai lebih dari 50 juta. Ini menjadi lembaga permanent. Dengan cara ini pemerintah mendapat peluang demi tujuan segera mereka, membebani anak cucu dengan tugas membiayai perang sementara itu yang lebih buruk adalah orang-orang kaya mendapat kesempatan mengenakan pajak permanen lerhadap masyarakat.

Selanjutnya evolusi oligarki Kekuasaan Uang secara perlahan-lahan, dengan kebijakan yang penuh keserakahan dan ekspansi, mencapai titik ketika oligarki berbasis keluarga baik-baik aristokrasi Inggris dengan Monarki Konstitusional, yang hanya sebagai simbol, dapat disapu bersih. Penjualan rumah-rumah besar di luar kota dan pengurangan kekuatan pengaruh mereka terhadap kalangan finansial berlanjut terus hingga semua berakhir dengan penghapusan perburuan rubah yang merupakan simbol politik tanpa peduli pada rubah yang malang.

Langkah berikutnya tinggal menghapuskan Monarki Konstitusional. Hal ini membuka jalan bagi kita untuk melihat bahwa pemakzulan paksa Edward VIII tidak ada hubungannya dengan cacat karakter atau seorang suami dua kali cerai. Pada kenyataannya, dia telah terlatih dengan baik sebagai penguasa Inggris, sebagai seorang raja yang memegang komando aktif. Kelengserannya mengungkapkan kepada sejarah bahwa oligarki itu menginginkan melanjutkan manusia setengah idiot tetap menduduki tahta.

Fakta inilah yang menunjukkan bahwa utang nasional telah menjadi jebakan setiap negara-negara. Termasuk yang berlangsung di Mesir, baru-baru ini. Dalam sejarah, terkait pembebasan Al Quds atau Yerusalem, wilayah yang kini diklaim sebagai ibukota Israel, Mesir merupakan titik penting bagi kaum muslimin. Abad 12 lalu, disitulah Sultan Sallahuddin al Ayyubi bergerak dari Mesir untuk melawan Raja Jerusalem dan mengobarkan perang untuk merebut Al Quds dari kekuasaan pasukan Nasrani.

Kini tatkala Presiden Amerika Serikat, Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, kaum muslimin memprotes keras. Seantero dunia muslimin melaksanakan demonstrasi menolak hal itu. Tapi para kuffar telah menguncinya. Karena Mesir dikucurkan dana utang yang membuat muslimin di Mesir tak bisa bergerak. Dan itu adalah riba. Maka, jangankan untuk mengirim pasukan muslimin untuk membebaskan Al Quds, tapi justru terjebak pada riba.

Hal ini disebabkan pasca runtuhnya Daulah Utsmani, 1924, Mesir berubah menjadi republik dan mengikuti sistem ala sekulerisme. Syariat Islam ditinggalkan dan mengikuti pola kuffar.

Karena Bank National of Egypty, yang mengeluarkan uang kertas Mesir, dimiliki oleh Sir Ernest Cassel (50% kepemilikan), Suares brothers (Joseph, Felix dan Raphael) (25%) dan Constantine Salvagos dari Alexandria (25%). Inilah penguasa Mesir yang sesungguhnya. Bukan Presiden Mesir!

Maka jalan keluar untuk membebaskan Al Quds tentu dimulai dari membebaskan diri dari jebakan riba para kuffar. Banking sistem merupakan wujud nyata dari riba itu. Inilah tugas muslimin untuk menegakkan yang haq. Muamalah adalah jalan keluar dari belenggu riba, selain dengan merapkan syariat Islam secara utuh. Kembali pada Ulil Amri Minkum adalah jawaban. Kucuran utang dari IMF senilai 18,2 Trilyun itu merupakan jawaban bahwa Presiden suatu negara bukanlah kategori “Ulil Amri Minkum” seperti perintah Al Quran. Karena ternyata presiden tunduk pada banking sistem dan tak memiliki kewenangan untuk mencetak uang sendiri. Langkah awal untuk lepas dari riba ialah muslimin harus lepas dari belenggu utama riba: monopoli alat tukar yakni uang kertas dan byte komputer produksi bankir. Dan kembali pada dinar emas dan dirham perak serta mengembalikan rukun Zakat hingga di bawah AmR Islam. Itulah jalur untuk membebaskan Al Quds. Insha Allah.