Pemerintah Baluchistan Kriminalkan Praktek Riba

303

Ini bukan berita baru, tapi penting untuk kita ketahui. Sebab menyangkut pelarangan, atau pemidanaan  pelaku riba.  Sumbernya sebuah  laporan yang diterbitkan dalam The Express Tribune, 29 Agustus 2014 lalu.

Dewan perwakilan Baluchistan, sebuah propinsi di Pakistan,  dengan suara bulat mengeluarkan  undang-undang,  pada hari  Agustus 2014 itu, untuk menyatakan uang pinjaman  berbunga swasta  dapat dipidana yang dapat dihukum dengan 10 tahun penjara dan denda RS 1 juta.

RUU ini diajukan oleh Menteri Informasi Baluchistan Rahim Ziaratwal saat itu dan telah mulai berlaku sebagai Undang-undang  Larangan Pinjaman  Uang Swasta. Bagian 3 dari Undang-Undang  ini melarang orang untuk melakukan, baik secara individual maupun kolektif, memberikan secara pribadi  pinjaman berbunga di provinsi tersebut.

Perwakilan dari partai yang berkuasa maupun oposisi telah memuji berlakunya hukum ini sebagai langkah ke arah yang benar.   Menurut sumber di pemerintah Baluchistan, rezim  pinjaman swasta yang menindas telah membuat  warga, khusunya kaum miskin,  dalam posisi tidak aman dan banyak keluarga telah kehilangan  harta benda  mereka, terutama properti.

“Orang-orang meminjam uang pada saat dibutuhkan tetapi tidak mampu untuk membayar kembali tepat waktu. Selain itu, pemberi pinjaman sering  menguasai  properti mahal hanya dengan harga pakai, ” ungkap seorang pejabat senior Baluchistan.

Pemimpin Oposisi di Dewan  Maulana Wasay menyatakan dukungan penuh atas keputusan pemerintah salah satu provinsi di Pakistan  untuk memperbaiki nasib mereka yang dirugikan oleh rezim pinjaman yang menindas.

“Uang pinjaman  di Quetta, Loralai dan Zhob telah terbukti menjadi kutukan. Beberapa keluarga telah kehilangan segalanya, “kata  Nasarullah Zeray dari Partai setempat, Pashtunkhwa Milli Awami Partai (PkMAP).

“Dengan memberlakukan undang-undang ini, pemerintah ingin menindak kejahatan ini  dan mengatasi penderitaan rakyat,” kata Nasarullah Zeray.  Sebelum Porvinsi Baluchistan, Pemerintah Kota Landi, sebuah kota kecil di Pakistan juga telah melakukan hal yang sama, menghukum para rentenir.