Perlukah Piagam Jakarta, Piagam Bandung, Dalam Menjalankan Syariat?

330

Ini tentang tujuh kata. Syariat. Tujuh kata ini bukan menjadi duka nestapa. Tatkala gagal tercantum di Piagam Jakarta. Karena syariat tak juga mesti tercantum di piagam mana-mana. Syariat itu bersumber dari Al Quran. Kitabullah itu beribu ayatnya. Ulama, demi memudahkan, membaginya dalam dua wilayah, syariat dan hakekat. Keduanya tentu mesti berdampingan.

Kini syariat seolah boomerang. Bagi para kuffar, syariat dianggap sangar. Padahal itulah perlindungan bagi umat manusia. Bagi muslimin, syariat itu melekat. Karena berasal dari Al Quran, maka menjadi kewajiban bagi muslimin. Tanpa perlu dicantumkan dalam Piagam Depok, Piagam, Medan atau Piagam Kuala Lumpur. Karena menjalankan syariat, wajib semenjak beersyahadat.

Kini syariat tengah merana. Karena muslimin jamak meninggalkannya. Rechtstaat dianggap lebih mulia. Padahal itulah awal nestapa. Rechtstaat itulah pelindung dari kapitalisme. Kapitalisme inilah sistem yang merujuk dari hasil kudeta pada sistem Tuhan. Lahir dari rahim rennaisance, abad pertengahan di Eropa. Masa tatkala diceraikannya Tuhan dan manusia. Jaman ketika Gereja tak layak lagi memimpin umat Narasni. Jaman ketika Suara Gereja Suara Tuhan (Vox Rei Vox Dei) dikudeta menjadi Vox Populi Vox Dei. Dari sanalah lahir constitutio, pengganti kitab suci. Ketika hukum Tuhan dianggap perlu direvisi, dan bahkan di eliiminasi. Maka muncullah du contract social, konstitusi, ideologi tentang kehidupan harus diatur secara tertulis, berlandas hukum yang telah disepakati. Kitab suci, dianggap tak layak lagi. Karena mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya kesepakatan dari umat manusia sebelumnya. Dari situlah rechtstaat menggema. Dari reachtstaat itulah melahirkan sistem hukum. Common law dan Civil Law. Imperium Inggris Raya dan persemakmuran mengadopsi Common Law. Sementara imperium Perancis, pasca kudeta kepada Monarkkhi Perancis, mengagungkan Civil Law.

Napoleon Bonaperte, menyusun Code Napoleon yang menggema. Inilah aturan hukum yang tak lagi merujuk kitab suci. Code Napoleon digunakan dimana. Termasuk Kerajaan Belanda, pasca wilayah itu dimasuki pasukan Napoleon. Berlandas azas kondorkansi, Hindia Belanda, koalisi dagang perusahaan-perusahaan asal Belanda di nusantara, hukum itu diadopsi. Hindia Belanda yang memperkenalkan rechtstaat di bumi nussantara. Mereka yang membawa Civil Law ke nusantara. Walau, sewaktu mereka bermarkas di Batavia, nusantara masih gagah kesultanan-kesultanan, dari Aceh Darrusalam sampai Ternater dan Al Mulk. Disitulah Syariat menggema. Karena muslimin masa itu, menjalankan Islam dengan syariat, tanpa menanti dicantumkan di sebuah Piagam. Karena demikianlah Islam.
Ulama membagi syariat pada dua domain besar. Ibadah dan Muamalah. Ibadah, itulah rukun Islam. Mulai dari syahadat, Sholat, Zakat, Shaum, dan Haji. Sementara Muamalat, ada munakahat, wirasah, jinayat, sultaniyya, muamalat, siyar, mukasamat dan lainnya. Ini bersumber dari Al Quran. Nama lain dari Al Quran adalah Al Furqon. Pembeda. Tentu pembeda antara yang haq dan bathil. Maka, syariat tentu berbeda dengan sistem rechtstaat, sistem yang melegitimasi kapitalisme.

Hindia Belanda saja, masih membedakan mana syariat dan mana rechtstaat. Dalam sebuah universiteit warisan Hindia Belanda, mencuat Recht Fakulteit (Fakultas Hukum). Dalam mata kuliah Recht Fakulteit itulah dipelajari mata kuliah “Hukum Islam”. Hukum Islam adalah sebutan bagi kaum barat, untuk mengidentifikasi syariat. Islam tak mengenal “hukum Islam”. Melainkan syariat. Karena ‘Hukum Islam’ bersumber dari ‘Mohammadun Recht’ atau ‘Islam recht”. Intinya, Hindia Belanda masih mengenali bahwa antara rechtstaat, yang diajarkan dan didoktrin dalam Recht Fakulteit, berbeda dengan sistem Syariat.

Dalam syariat, memerlukan fiqih. Fiqih inilah keilmuan yang khusus mendalami syariat tertentu. Misalnya syariat tentang sholat, maka memunculkan fiqih sholat. Syariat adalah landasan fiqih. Sementara fiqih itulah pemahaman tentang syariat. Yang ahli soal fiqih, disebut faqih. Jamaknya disebut fuqaha. Bukan disebut “sarjana hukum Islam” atau embel-embel lainnya. Karena Islam tak mengenal demikian. Seorang faqih, juga bukan asal tahu tentang syariat. Karena menggapai syariat memerlukan mahdhab (da ha ba/jalan).
Para ulama faqih terdahulu, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafii, Imam Hanafi, telah menunjukkan jalan untuk menggapai syariat. Karena menjalankan syariat, mesti merujuk Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam. Kala Islam makin melebar, makin membesar, maka penerapannya memerlukan tuntutan, yang tetap mengacu pada Rasulullah. Itulah Sunnah. Pelaksanaan dari Al Quran.

Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam, menjelaskaskan bahwa tiga generasi awal merupakan generasi terbaik dalam Islam. Artinya itulah modul dalam ber-Islam. Dalam penerapan syariat. Untuk merujuk ke sana, maka bermunculan Hadist. Ini yang bersifat tekstual. Tapi Hadist berbeda dengan Sunnah. Karena Hadist tak selamanya itu Sunnah. Para faqih tadi, mengajarkan bagaimana jalurnya untuk menerapkan syariat. Tatkal datang sebuah Hadist, Imam Malik menetapkan pengajarannya. Jika Hadist bertentangan dengan amal penduduk Madinah (tiga generasi awal), maka lebih diikuti amal, ketimbang isi Hadist itu. Imam Syafii memberi ketentuan, terhadap sebuah Hadist, maka harus dirunut tentang kesahihan perawi yang menyampaikannya. Jika sahih, maka Hadist itu layak diikuti. Imam Hanafi mengajarkan tentang ra’i. Terhadap sebuah Hadist, jika ternyata dianggap kurang bisa diterima secara akal, maka tak melulu mesti diikuti. Begitulah para faqih menetapkan jalan syariat. Tapi, jika mengikuti jalan mahdhab tadi, maka Syariat akan terlaksana. Tatkala tak mengambil salah satu mahdhab, jelaslan syariat tak pernah diterapkan.

Lalu, kala masa rennaisance menggema, yang melahirkan sistem rechtstaat, merebak pula metode serupa dalam dunia Islam. Abad pertengahan, disitulah muslimin menerapkan syariat. Kesultanan Utsmaniyah, mengeksekusi syariat dengan mahdhab hanafiah. Magribi dan Andalusia dengan metode Malikiah. Kesultanan di nusantara, sebagian jazirah, jamak menerapkan dengan metode syafiiah. Tapi, tak ada pertentangan antar mahdhab. Disitulah syariat tegak, Islam berjalan.

Ketika mencuat rechtstaat, muncul sekelompok kaum yang sibuk mengislamisasi kapitalisme. Disitulah rechtstaat coba diislamisasi, tentu dengan meninggalkan mahdhab dan hasilnya syariat hilang. Semenjak itulah era deviasi syariat, yang memunculkan “syariat baru dan palsu”. Fiqih pun berubah, dengan mengikuti perkembangan jaman, tak lagi merunut pada Al Quran dan Sunnah. Qiyas dianggap jalan by pass, untuk mengislamisasi kapitalisme tadi. Rechtstaat, sistem hukum hasil rennaisance –kudeta terhadap sistem hukum Tuha—malah diislamisasi. Inilah yang memunculkan modernisme, dan paham baru dalam ber-Islam. Alhasil syariat llenyap dan Islam pun tiada. Hanya tersisa umat Islam dalam jumlah banyak, tapi mengikuti hukum yang lain. Masa yang disebut merdeka, orang-orang Belandanya pergi, tapi sistem hukumnya masih dipuja hingga kini. Padahal, sebelum Belanda datang, dan kala VOC mengema di nusantara, lalu digantikan Hindia Belanda, disitulah syariat dijalankan. Kala mereka tak ada lagi, justru sistem hukumnya masih digdaya.

Bagi muslimin, syariat itu melekat. Kewajiban menjalankan syariat, wajib dijalankan, karena merupakan perintah Al Quran. Tanpa mesti menanti adanya sebuah beleid atau undang-undang.

 

Irawan Santoso