Restorasi Hukum Islam, Kembali Pada Qadi

589

 

Kini tak ada lagi yang menerapkan Syariat Islam dengan kaffah. Hukum barat menjadi satu-satunya yang diterapkan di seluruh dunia. Restorasi hukum Islam adalah jalan menuju tegaknya keadilan.

 

Rasulullah Shallahuallaihi wassalam bersabda: “Akan datang masanya, yang tak berapa lama lagi, ketika tidak ada yang tertinggal dari Islam kecuali namanya, dan tidak ada yang tertinggal dari Al Quran kecuali (sisa-sisa) tulisanya. Dan, dalam masa itu, masjid-masjid mereka merupakan bangunan-bangunan megah, tapi kosong dari hidayah. Dan, pada masa itu, para ulama mereka adalah manusia-manusia terbodoh di kolong langit ini. Dari mereka akan bermunculan fitnah dan kepada merekalah fitnah itu kembali.” (HR Tharmidji, Sunan).

 

Dalam Hadits lain, Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam juga bersabda, “Islam datang sebagai elemen asing, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mulanya, maka penuh berkahlah mereka yang asing. Beliau, Rasullullah kemudian ditanya tentang siapakah orang-orang asing tersebut, yang beliau menjawab: “Orang-orang asing itu adalah mereka yang meluruskan hukumku yang oleh sebagian yang lain telah dibengkokkan, dan mereka menegakkan kembali syariatku yang telah mereka runtuhnya.” (HR Riqaq, Al Darimi, Tharmidhi, Ibnu Majah).

 

****

 

Tanggal 14 Juli 1789, sekitar sembilan ratus orang penduduk Paris berkumpul di depan Bastille. Di lokasi ini sebagai simbol keperkasaan Kerajaan Perancis yang dipimpin oleh Louis XVI. Saat itu Perancis masih berbentuk Monarkhi. Belum menjadi republik. Bastille itulah tempat dimana penjara menjadi simbol kekuataan kerajaan. Ratusan masyarakat itu berkumpul menjadi satu untuk mendapatkan bubuk mesiu dan menyingkirkan meriam-meriam yang dianggap mengancam distrik kelas pekerja. Ketegangan pun makin memuncak. Demonstrasi berlangsung anarkhis. Tentara pengawal kerajaan tak mampu mengendalikan. Alhasil warga menyerbu penjara Bastille dan merebutnya. Jatuhnya Bastille menjadi satu simbol yang kuat, jatuhnya rezim kerajaan Monarkhi Perancis. Rezim lama telah jatuh. Sejumlah bangsawan kerajaan yang sebelumnya memusuhi Revolusi Perancis, melarikan diri. Raja Louis XVI yang ketakutan, mengatakan kepada Majelis Nasional, sebuah lembaga yang dibentuk dadakan oleh masyarakat, berjanji untuk menarik pasukan Kerajaan yang menjaga Bastille. Aksi Revolusioner penduduk Paris itu mengubah tatanan dunia. Sejak itulah dikenal sebagai revolusi borjuis .

 

Revolusi terus berlanjut. Desember 1872, Raja Louis XVI diadili. Dia disidang secara bersama-sama, mirip persidangan di Athena kala peradaban Yunani Kuno. Dan, Januari 1873, dia dijatuhi hukuman mati karena dianggap berkomplot untuk menentang kemerdekaan rakyat Perancis. Raja Louis XVI pun dihukum gantung di depan penjara Bastille. Sejak itulah Perancis berubah menjadi “republik”. Konstitusi mulai diterapkan . 

 

Sistem republik yang diterapkan Perancis merupakan tiruan dari sistem Republik Romawi. Sejak itulah sistem republik dan demokrasi mulai kembali diterapkan. Pasca Revolusi Perancis itu, wabah republik pun menggantikan sistem monarkhi yang sebelumnya banyak diterapkan di wilayah Eropa. Penerapan republik, berimbas pada pergantian sistem hukum. Mulanya para monarkhi banyak menerapkan sistem hukum Gereja dan kerajaan. Tapi semenjak republik dan demokrasi diterapkan, hukum disusun berlandaskan konstitusi. Teori konstitusi ini merujuk pada pandangan pemikir kritis di abad pertengahan, seperti JJ Rosseou, Bacon, Jellinek, Montesquei, Machiavelli dan lainnya.

 

Wabah konstitusi kemudian merambah ke seantero Eropa. Monarkhi Inggris, Swedia, Rusia, Belanda dan lainnya juga diubah. Seiring agresi Napoleon Bonaperte kala menjadi Kaisar Perancis yang mencaplok kerajaan-kerajaan di Eropa.

 

Kondisi ini juga melanda Kesultanan Utsmaniyah. Era itu, di abad 17 keatas, terjadi pelemahan terhadap kesultanan. Hubudunya meningkat dan mulai terkesima dengan kemajuan yang dialami bangsa-bangsa Eropa. Puncaknya terjadi kala tanzimat di Utsmaniyah, tahun 1840. Saat itulah sistem hukum Islam secara resmi tak lagi dipakai di Kesultanan Utsmani. Mereka menerapkan sistem hukum yang merujuk pada Republik Perancis, Al Majjalah al Ahkam. Kitab hukum yang mengadopsi Ius Civil Romawi, yang digunakan oleh Republik Perancis.

 

Di nusantara, gejala serupa juga terjadi. Hindia Belanda, yang merupakan cabang dari Kerajaan Belanda, memperkenalkan sistem hukum itu ke nusantara. Karena Kerajaan Belanda sempat dicaplok Republik Perancis di bawah Napoelon. Saat itulah model hukum itu digunakan. Belanda membawanya ke nusantara. Yang nyata adalah Ordonance de Commerce tahun 1663 dan Ordonance de la Marine tahun 1681 yang merupakan hukum dagang Perancis. Hukum inilah yang diterapkan oleh Belanda dan di bawa ke nusantara. Hingga kini masih berlaku sebagai hukum dagang.

 

Alhasil sistem peradilan pun berubah. Karena kini hanya ada dua model peradilan di dunia, anglo saxon dan sistem Eropa Kontinental. Berkat wabah itulah yang menjalar ke wilayah-wilayah yang dulunya menggunakan hukum Islam. Di jazirah arab sendiri, sejak terpecah-pecah menjadi negara bangsa, tak lagi menerapkan syariat Islam. Di Saudi, Yaman, Oman, Irak dan lainnya, hukum yang berlaku masih bercampur, antara hukum Islam dan hukum barat. Tapi tak lagi qadhi sebagai yang mengadili.

 

Di nusantara juga demikian. Maroko, Spanyol dan wilayah Islam lainnya juga serupa. Praktis tak ada lagi sistem peradilan yang menggunakan qadhi sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa.

 

Kehadiran qadhi hanya bisa dibentuk kala masyarakat Islam-nya telah berwujud. Kini hal itulah yang hilang. Masyarakat Islam yang bak Madinah al Munawarah, belum berbentuk sama sekali. Malah di era sekarang, wujud untuk menerapkan syariat Islam dilakukan berbagai kelompok dan firqoh. Dari sinilah pentingnya untuk kembali kepada umul mahdhab, amal ahlul Madinah. Ini adalah model kehidupan yang merujuk pada masyarakat Madinah di era abad 7 lalu. Karena Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam telah menggaransi bahwa masyarakat yang terbaik adalah di tiga generasi awal, generasi sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin. Tiga generasi ini hidup di era Madinah al Munawarah.

 

Seiring perjanalan waktu, Islam mengalami banyak “bentuk”. Alhasil kini terjadi kebingungan di kalangan umat, tentang bagaimana bentuk yang semestinya dijalankan. Ulama besar asal Skotlandia, Shaykh Abdalqadir as sufi, memberikan jalan untuk kembali bisa ke ummul mahdhab itu. Salah satunya adalah agar umat kembali menerapkan mahdhab sebagai jalan tegaknya syariat. Untuk membaca umum mahdhab itu, yang paling mendekati adalah dengan menggunakan metode Imam Malik, ulama yang menetap di Madinah, di abad 13 lalu.

 

Imam Malik meninggalkan kitab penting, Al Muwatta, yang merekam kehidupan umat di era Amal Ahlul Madinah itu. Inilah jalur untuk bisa mengakses langsung ke Al Quran dan as Sunnah sesuai yang diterapkan masyarakat di tiga generasi awal tadi.

 

Selain itu, untuk menciptakan masyarakat Islam tadi sangat mutlak dilakukan adalah merestorasi zakat agar ditegakkan dengan syariat. Zakat adalah rukun Islam yang penting. Karena perintah zakat selalu bersandingan dengan perintah sholat, di dalam Al Quran. Namun zakat ini tentu bukan sembarangan dilaksanakan. Zakat mesti ditarik oleh otoritas yang berwenang. Otoritas itu adalah seorang Amir, Sultan atau Khalifah. Nah, problemnya semenjak tanzimat dan meledaknya revolusi Perancis tadi, otoritas ini mulai melemah dan menghilang. Praktis kini umat Islam tak hidup dalam naungan seorang Sultan atau Khalifah.

 

Dengan situasi itulah, Shaykh Abdalqadir mengajarkan, agar fardhu kifayah sekarang yakni mengadakan amir atau Sultan agar kembali bertugas semestinya. Amirat-amirat mesti dibentuk kembali dan Kesultanan harus dihadirkan kembali. Jalur inilah yang bisa mengarahkan pada masyarakat Islam, untuk bisa menerapkan hukum Islam tadi.

 

Untuk menerapkan zakat ini, hanya bisa ditunaikan dengan Dinar (emas) dan Dirham (perak) dalam zakat mal (harta). Kini Dinar dan Dirham nyaris sudah hilang, dan berupaya telah dihadirkan kembali. Ini juga sebagai alat tukar as sunnah yang penting buat bermuamalah. Karena hancurnya sistem sultaniyya ini diporak-porandakan oleh riba yang mengusiknya. Riba-lah yang merusak kedaulatan Daulah Utsmaniyah, Moghul, Aceh dan kesultanan-kesultanan Islam lainnya.

 

Dari lingkaran itu, maka langkah yang paling dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menerapkan muamalah sebagai jalur terdepan untuk head to head dengan sistem kapitalisme yang tengah berkuasa ini. Dalam bermuamalah, tentu umat mesti dipimpin oleh seorang Amir atau Sultan tadi. Agar zakat bisa ditarik dan diedarkan. Tapi syarat utamanya, hanya bisa ditunaikan dengan Dinar dan Dirham. Oleh karena itu situasi saat ini diperlukan seorang Amir atau Sultan yang bisa menjalankan muamalah dan mewujudkan sultaniyya.

 

Untuk mewujudkan muamalah agar berjalan, unsur-unsurnya juga banyak. Mesti dihadirkan sebuah pasar yang mengikuti lagi aturan Sunnah. Tidak ada pajak, bebas berdagang, tidak boleh monopoli dan lainnya. Selain itu juga mesti dihadirkan kembali gilda, karavan dan bentuk-bentuk muamalah lainnya. Inilah yang bisa mendorong terciptanya masyarakat Islam yang telah hilang ini.

 

Kala masyarakat Islam telah terbentuk, disitulah baru bisa diangkat seorang qadhi yang mengadili dan menerapkan hukum Islam. Karena Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam saja baru mengangkat seorang Qadhi kala telah berada di periode Madinah. Sewaktu dakwah di Makkah, Rasulullah belum menunjuk seorang qadhi. Karena saat itu masyarakat Islam belum terbentuk. Tapi kala futuh Makkah dan Madinah telah terwujud, disitulah qadhi berperan untuk menjaga tegaknya keadilan dan hukum Islam.

 

Kini jalur menuju hadirnya kembali qadhi telah terbentang. Langkah yang dilakukan tentu mesti kembali menerapkan ummul mahdhab. Inilah jalan agar Islam kembali berjaya di bumi ini. Agar keadilan kembali membahana.