Robohnya Syariat Kami

607

Syariat ialah salah satu unsur dalam Islam. Kosakata ini telah melekat pada Deen Islam. Sejatinya syariat tak bisa dipadankan dengan ‘hukum Islam’. Karena istilah ‘hukum Islam’ baru dikenal sejak era modern. Hukum Islam terminologi yang tak dikenal dalam Al Quran dan as Sunnah. Kaum barat yang mengkategorikan ‘hukum Islam’ ini dari istilah “Islamic Law”. Dari situlah munculnya ‘hukum Islam’, seolah sebagai arti dari “Islamic Law”. Dalam kosakata Arab, memang dikenal “al hukm al Islam”. Tapi itu kurang tepat. Lebih cocok disebut “al fiqh al Islamy atau al Syariah al Islamy”. Hukum memang akar kata dari ‘ahkam’. Tapi ini diperuntukkan sebagai terjemahan dari ‘law’ atau ‘legal’ yang merupakan kosakata barat. Maka, jika disebut ‘hukum Islam’ sungguh itu kurang tepat. Sama halnya dengan penyebutan ‘ekonomi Islam’ yang tak pernah dikenal. Karena Islam hanya mengenal ‘muamalah’ atau ‘muamalat’. Bukan ekonomi. Sementara ekonomi hanya dikenal dalam kosakatan barat.

Munculnya ‘hukum Islam’ sejatinya bisa dilihat dari Fakultas (Fakulteit) Hukum buatan Hindia Belanda. Ini adalah sarana pengkaderan untuk memahami bagaimana hukum Barat (hukum Belanda). Di Fakulteit itu, menyempil pembelajaran ‘Hukum Islam’ sebanyak 4 sks. Hukum Islam masih jadi mata kuliah hingga kini. Makanya mahasiswa yang beragama Islam juga disuguhi “Hukum Islam” kala berkuliah di sana. Ternyata ini ada rahasianya.

Karena Recht Fakulteit adalah wadah yang mempelajari hukum Barat. Metode Civil Law, yang dianut Hindia Belanda berlandas azas konkordansi diajari disana. Belanda menganut Civil Law karena mengikuti Republik Perancis, yang muncul pasa Revolusi Perancis, abad 18 lalu. Sebelumnya Perancis adalah Monarkhi. Perancis berasal dari kata Francois, inilah Raja pertama yang mendirikan kerajaan. Revolusi Perancis, bentuk perlawanan terhadap Monarkhi. Karena Monarkhi dianggap menganut adagium “the king can do no wrong” dan ‘le’etat cest moi’. Ini dianggap ketidakadilan. Sebelumnya, Perancis juga bentuk kekuasaan hegemoni Gereja Katolik yang membahana. “Vox Rei Vox Dei” (Suara Gereja Suara Tuhan) bertahun-tahun menjadi slogan. Revolusi Perancis meruntuhkan itu. Slogan berganti “Vox Populi Vox Dei” (Suara rakyat suara Tuhan). Revolusi menggantikan Gereja sebagai penguasa dan demos kratos dianggap jalan keluar. Res publica mencuat, constitutio dianggap lebih baik dibanding hukum yang berlandas kitab suci. Living law kala Monarkhi adalah kitab suci. Selepas revolusi, constitutio menjadi ‘the living law’. Perancis mengikuti lagi model Civil Law yang merujuk hukum Romawi kala era Caesar, Cicero, Pomppei dan lainnya. Ini Romawi kala sebelum eranya Nasrani.

Sejak itulah mendengung rechtstaat, yang mengkudeta maachstaat. Sejak itulah mencuat dia anak rechstaat, sistem civil law dan common law. Negara-negara gabungan Persemakmuran, jajahan kolonialisme Inggris, menganut Common law. Sementara Belanda merujuk Civil Law, semenjak Napoleon Bonaperte, kaisar Perancis, menguasai Belanda. Hindia Belanda yang bercokol di nusantara, berlandas azas konkordansi menganut model itu juga. Maka dikenalkanlah sistem rechtstaat di nusantara oleh Hindia Belanda.

Karena sejak di nusantara, Hindia Belanda adalah perpanjangan dari Verenignde Oos Indesche Compagnie, koalisi perusahaan dagang orang-orang Belanda. Mereka mayoritas Yahudi. Pasca VOC bangkrut, abad 18, Hindia Belanda melanjutkan, yang mendapat sokongan pemerintahan Kerajaan Belanda. Lambat laun kekuasaan mereka melebar di nusantara. Warga Belanda banyak yang mendekam di nusantara. Mulai dari tanah Melayu hingga ke Ternate. Dari situlah para inlander tak mau mengikuti hukum syariat yang sudah lebih dulu menjadi living law. Inlander tetap setia mengikuti model Civil Law. Di satu sisi, selama VOC, Hindia Belanda bercokol, disitu pulalah telah berjaya kesultanan-kesultanan. Karena era abad pertengahan, masanya kekuasaan Islam digdaya. Kesultanan menyala dari Aceh, Malaka, hingga Tidore dan Papua. Kesultanan itulah menggunakan syariat sebagai model ‘hukumnya’. Kala awal VOC datang, abad 17, banyak warga Belanda yang melanggar hukum, diadili dengan merujuk syariat Islam. Tapi seiring melemahnya syariat, inlander mulai mengenakan sistem hukum sendiri.

Dari situ terang tergambar beda antara rechstaat dan syariat. Syariat merujuk pada Al Quran dan as Sunnah. Syariat tidak memerlukan constitutio sebagai pelindung. Syariat juga tak memerlukan undang-undang sebagai penguat. Karena syariat melekat pada muslimin.

Peradilan model syariat juga berbeda jauh dengan model rechtstaat Hindia Belanda. Syariat tak mengenal kitab hukum, apalagi hukum acara. Tak kenal juga gaya advokat, hakim atau jaksa. Tak ada dakwaan, pleidoi, replik, yang kesemuanya merupakan kosakata rechstaat. Vincentius Sangermana (1818), pelaut dari Eropa menggambarkan kala dia berkunjung ke nusantara: “tuntutan dihentikan jauh lebih cepat dibanding yang umum berlaku di bagian dunia kita, karena biasanya diselesaikan dalam waktu satu hari. Pelaut Portugis, Dasmarifias Gomes Perez (1590) tercengang dengan model peradilan Kesultanan Brunai Darussalam yang berlandas syariat, “Tidak ada perkara yang berlangsung sampai dua hari”. Willam Lodewycksk, pelaut Belanda (1598) juga terbelalak keheranan, “Di (Kesultanan) Banten perkara biasanya dimulai dan berakhir pada malam yang sama.” Galvao Antonio (1544) lebih terheran lagi. “Mereka tidak punya undang-undang tertulis, mereka tidak mengenal pengacara, panitera, replik, dan jawaban, serta cara-cara lain untuk memperlama dan menunda-nunda persoalan,” tulisnya. Begitulah sekelumit catatan mereka soal Syariat Islam. Bukan ‘hukum Islam’.

Para pelaut barat itu mengkonfirmasi, syariat itu berbeda dengan pola rechtstaat. Karena syariat inilah sumber tegaknya Deen Islam. Tanpa syariat, maka tiada Islam. Abad pertengahan, kala Islam telah menyebar lebar seantero dunia, syariat jamak ditegakkan. Dari Andalusia, jazirah, semenanjung Utsmaniyah, belantara Eropa Timur hingga nusantara, syariat ditegakkan: tanpa rechstaat.

Jalan penegakan syariat ialah dengan mahdhab. Mahdhab bukan sekte. Mahdhab berasal dari akar kata ‘da ha ba’ yang artinya jalan. Penegakan syariat merujuk pada ulama. Dan dalam Islam, ada empat ulama yang memberikan ‘jalan’ tadi. Mereka-lah Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Keempatnya memberikan jalan agar syariat bisa ditegakkan hingga mendekati Ummul Mahdhab. Karena Rasulullah Shallalahuallaihi Wassalam telah meletakkan dengan sempurna Deen Islam di Madinah. Itulah modul Islam. Itulah blue print dalam Islam hingga akhir jaman. Dan Islam tak mengenal pembaruan apalagi model kontemporer. Umat Muhammad, dari abad 7 hingga sampai kiamat, tentu harus tetap merujuk model Rasulullah dalam menerapkan syariat. Para Imam Mahdhab tadi memberikan jalan agar bisa mencapai ke sana. Tak heran, di abad pertengahan, kala Islam menggeliat hingga dua pertiga belahan dunia, beragam jalan dilakoni, tapi syariat ditegakkan. Di Kesultanan Utsmaniyah, syariat diterapkan dengan mengikuti mahdhab Hanafi. Di nusantara, Kesultanan Aceh memimpin dengan penerapan mahdhab Imam Syafii. Di semenanjung jazirah juga sebagian menggunakan mahdhab Syafii. Di Maghribi, sebagian Andalusia, sebagian jazirah, menerapkan syariat dengan mahdhab Maliki. Intinya syariat ditegakkan dibawah komando AMR (pemimpin). Merekalah para Sultan atau Khalifah. Dan yang menarik, walaupun berbeda mahdhab, tak ada catatan terjadi perang antar kesultanan. Kesultanan Aceh Darusalam tak pernah perang dengan Kesultanan Utsmaniyah, walau berbeda mahdhab. Malah keduanya tetap bersatu padu dalam memerangi kafirun.

Di nusantara, syariat menyala terang seiring Islam masuk. Syariat menjadi living law. Syariat menjadi landasan fiqih. Dan fiqih adalah pemahaman tentang syariat. Era itu pula syariat melekat dengan hakekat. Keduanya inilah menjadi unsur Islam yang nyata. Syariat dieksekusi dengan mahdhab syafii. Hakekat diraih dengan jalan tareqah. Inilah yang menghiasi nusantara, kesultanan yang membentang dari Aceh hingga Papua. Martin van Bruinessen, di nusantara ini sejatinya penekanan pada aspek fiqih baru fenomena belakangan. Di masa-masa awal Islam, di nusantara ini banyak penekanannya tampak pada tassawuf. Nah tassawuf inilah yang diraih lewat tariqah.

Sultan Malik Zahir, dari Kesultanan Samudera Pasar dikenal seorang faqih mumpuni. Kesultanan Pasai menjadi sentral ilmu di nusantara. Lalu Nurudin as Raniri, tahun 1658 memunculkan kitab Sirat al Mustaqim, yang dianggap kitab yang berisi fiqih. Selain beliau, ada juga Abdul al Rauf yang banyak menuliskan kitab fiqih. Dari Kalimantan, muncul pula Syahkh Arsyad al Banjari yang mencuat di abad 18. Beliau dikenal melahirkan kitab fiqih Sabil al Muhtadin Li Tafaqquh fi Amr al Din. Dari sini tergambar bahwa syariat menjadi living law satu-satunya di nusantara. Ini bukan sekedar catatan sejarah. Melainkan sebuah kausalitas yang bisa jadi landasan, betapa syariat itu nyata.

Kemudian di abad 19, tatkala dimulai gerakan “pembaruan Islam” yang meluncur  dari Mesir dan Saudi, mulailah gerakan “anti mahdhab” menggema. Dari situlah mahdhab mulai ditinggalkan, dengan alasan sebagai sumber pemecah belah. Tapi semenjak tanpa mahdhab, syariat Islam pun tak tegak. Syariat mulai roboh. Malah jamak terjadi perselisihan antar umat, baik dalam soal fiqih hingga urusan ibadah, karena saling berijtihad sendiri, alias meninggalkan mahdhab. Disinilah persoalan mulai melanda umat. Justru sejak umat tanpa syariat, terjadi pecah belah. Firqah-firqah berdiri. Muslimin tergolong dalam faksi-faksi dan berijtihad sendiri-sendiri. Justru tanpa mahdhab itulah pemecah belah terjadi.

Di nusantara, gejala itu mulai menggelora sejak abad 19. Tatkala kesultanan-kesultanan mulai melemah, ditambah makin bercokolnya Hindia Belanda. Tapi jejak yang berlangsung di Aceh bisa menjadi parameter. Kisaran tahun 1873, meletus perang Sabil di Aceh. Perang ini tatkala pasukan Hindia Belanda menyerbu Kesultanan Aceh Darussalam. Bermula tatkala Hindia Belanda ingin menunjukkan eksistensinya di Sumatera. Kesultanan Aceh merupakan momok lama bagi Belanda. Sejak era VOC, Aceh tak pernah bisa ditaklukkan. Aceh pula pintu gerbang masuknya Islam di nusantara. Pasca Belanda melakukan kesepakatan Treaty of London dengan Inggris, 1840, mereka merasa berdaulat penuh di Sumatera. Tapi Kesultanan Aceh tak mengakui. Perang pun dilancarkan. Tapi ternyata perang itu memakan waktu lama. Berakhir hingga kisaran tahun 1914. Banyak biaya, tenaga dan korban perang yang telah terkucur. Hindia Belanda memakai cara lain untuk menaklukkan Aceh.

Diutuslah seorang mata-mata. Dialah Snouck Hurgronje. Beliau seorang ahli urusan pribumi bagi pemerintah Hindia Belanda. Snock memang lama mempelajari Islam. Tapi bukan untuk menjadi muslim. Demi kepentingan bangsanya. Kala di Universitas Leiden, Sncok menulis disertasi ‘Het Mekkaanche Feest’ (Perayaan di Makkah), tahun 1880. Setahun kemudian dia bekerja pada Hindia Belanda di Batavia. Snock fasih berbahasa Arab, Melayu dan Jawa. Itu demi kegiatan mata-matanya. Bahkan dia sempat mengunjungi Makkah, menyamar sebagai muslim. Hal itu diakuinya ketika dia berkorespondensi dengan Carl Bezold, teman kuliahnya, 18 Februari 1886. Snock menulis lebih dari 1.400 makalah tentang situasi Aceh dan posisi Islam di Hindia Belanda. Alhasil dia membantu pemerintah Hindia untuk mengakhiri perang selama 40 tahun. Perang itu telah memakan 50 ribu orang tentara Belanda, dan 100 ribu penduduk tewas. Hampir sejuta luka-luka. Karena sejatinya musuh Hindia Belanda adalah para muslimin. Inillah yang membuat Snock melakukan perjalanan ke Aceh, menyamar dengan nama “Haji Abdul Ghafur”.

Receptie in Complexu

Nah, era sebelum Snock mengeluarkan fatwa, Hindia Belanda masih mengakui apik syariat Islam. Ini tergambar dari teori “Receptie in Complexu” yang dikumandangkan Salomon Keyzer dan Christian van Den Berg (1845-1927). Teori ini menyatakan hukum menyangkut dengan agama seseorang. Dari teori ini, disini Hindia Belanda masih mengakui bahwa seorang pribumi yang menganut Islam, dibolehkan tunduk pada hukum Islam. Gubernur Jenderal Hindia Belanda juga masih menyerahkan sengketa yang berlangsung di pribumi untuk diserahkan kepada ulama. Keputusan Raja Belanda (Koninkelijk Besluit) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang diumumkan dalam Staatblaad Tahun 1882 No. 12 tentang Pembentukan Pristeraad (Pengadilan Agama), ternyata masih manut pada teori Receptie in Complexu ini. Bagi pribumi, yang berlaku adalah syariat. Disini Hindia Belanda, sekali lagi, tegas masih mengakui syariat. Mereka tak memaksa muslimin tunduk pada rechtstaat.

Selain itu, Mr Scholten van Oud, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda, juga menyarankan Hindia Belanda untuk mengakui dan memberlakukan syariat Islam bagi kaum muslimin di nusantara. Sejumlah tokoh juga sepaham dengan teori Receptie in Complexu itu. Misalnya Carel Frederick Winter, ahli kebudayaan Jawa (1859), Salomon Keyzer, guru ilmu bahasa dan kebudayaan Jawa serta penerjemah Al Quran ke bahasa Belanda (1868), dan Prof. Mr. Lodewyk Willem Christian van Den Berg. Dia malah mengatakan tegas bahwa yang berlaku di nusantara adalah Syariat Islam.

Hindia Belanda pun idem dito. Mereka mengeluarkan Pasal 75 Regering Reglement (RR) dalam Staatblaad 1855 No. 2, menginstruksikan kepada pengadilan untuk menggunakan undang-undang  agama, lembaga dan kebiasaan lama mereka (pribumi). Beleid ini resmi mengakui syariat Islam berlaku buat orang Islam. Bahkan Pasal 78 ayat (2) Staatblaad tersebut memerintahkan perkara perdata kaum Islam diputuskan menurut UU mereka. Jadi, beleid ini dengan tegas mengakui bahwa Syariat Islam itu berlaku mutlak. Syariat Islam berbeda dengan rechstaat. Dari sini tegas bahwa syariat Islam merupakan the living law, walau Hindia Belanda telah hadir.

Periode Diskriminasi

Tahun 1923, Snock mendengungkan fatwanya: “Vigorous reform of the constitution of the Dutch East Indies” (Semangat Reformasi Constitusi Hindia Belanda). Tulisan ini menggemparkan jagat Hindia Belanda. Dari situlah Snock meluncurkan teori baru. Itulah yang dikenal teori “Receptie”. Teori ini mendudukkan Syariat baru memiliki kekuatan hukum jika telah diterima oleh hukum adat. Snock meletakkan syariat di bawah hukum adat. Dia menelorkan kitab ‘het Indisch adatrecht’. Inilah yang diterjemahkan menjadi hukum adat. Teori Snock ini yang kemudian dilanjutkan oleh Van Vollen Hoven dan Teer Har. Snock juga memberi nasehat pada pemerintah Belanda, jika anak-anak orang Islam diberi didikan Barat yang menjauhkan mereka dari agamanya, mereka akan terlepas dari genggaman Islam (geemancipeerd van het Islam stelsel). “Dengan demikian maka tidak akan lagi menyusahkan pemerintah (Hindia Belanda”, tulis Snock.

Memang dikotomi Snock ini keliru jauh. Adat dan Syariat sejatinya tak bisa dipisah. Di Aceh, slogan “hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut” telah mendarah daging. Artinya adat dan syariat tak bisa dipisah karena erat seperti hubungan zat dan sifat sesuatu barang atau benda.

Di Melayu juga menggema “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”. Hubungan adat dan hukum Islam erat sekali. Di Makasar juga serupa. Pakem “Adat hula-hulaa to syaraa hula-hulaa to adati.” Artinya bisa disebut bahwa adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat. Jadi keduanya tak bisa dipisah. Sementara Snock dengan leluasa memisahkan keduanya dan meletakkan Syariat di bawah hukum adat.  

Tapi dari sini Snock masih sedikit mengakui kehadiran Syariat. Walau menurutnya syariat itu harus dibawah hukum adat. Sncok berusaha mendikotomi syariat dan adat. Inilah metode dia untuk mendiskriminasi syariat. Cuma yang pasti, seorang Snock saja masih memahami bahwa syariat merupakan model hukum yang berbeda dibanding hukum barat. Syariat tak sama dengan rechstaat.

Bukan itu saja. Snock juga merekomendasi tiga hal kepada Hindia. Ini terkait soal Syariat Islam. Pertama, untuk urusan ubudiyah (ibadah), pemerintah Hindia Belanda mesti memberi kebebasan seluasnya. “Jika orang Islam dilarang beribadah, mereka akan menjadi sangat fanatik. Bahkan akan mengasingkan diri dari masyarakat biasa dan mendirikan ‘perkumpulan tariqat’ yang mengajarkan Perang Sabil”, tulis Snock. Maka, Snock menyarankan untuk membiarkan mereka sholat, puasan dan jangan campuri urusan sholat Jumat mereka. Jangan pula sempitkan jalan mereka untuk pergi haji ke Makkah, hingga mereka merasa benar-benar merdeka beribadah. “Karena mereka merasa merdeka, mereka akan lalai sendiri mengerjakannya, atau sekurang-kurangnya mereka tidak merasa diperintah bangsa yang beragama lain”, kata Snock. Kini bisa terasa metode Snock ini sukses luar biasa.

Kedua, dalam urusan muamalah, pemerintah Belanda harus menghormati lembaga-lembaga hukum yang telah ada, sambil membuka kesempatan kepada orang-orang Islam untuk berjalan berangsur-angsur ke arah (hukum) Belanda. Seabad kemudian, seolah resep Snock ini kini telah nyata. Banyak yang berbondong-bondong berjalan sendiri ke arah hukum Belanda dan meninggalkan syariat. Bahkan banyak yang berdiri di garis paling depan menghadang tegaknya kembali Syariat. Padahal Snock dan Hindia Belanda saja masih menghormati Syariat.

Ketiga, untuk urusan sosial politik harus ditolak. Hindia Belanda harus memberantas upaya untuk membentuk Pan Islamisme, karena mengancam hubungan Hindia Belanda dengan rakyatnya orang Timur. Maka Snock merekomendasi agar Hindia Belanda menjaga hubungan pengaruh luar untuk masuk ke wilayahnya. Dari sinilah gelar “Haji” diberikan kepada siapa saja yang telah melaksanakan ibadah Haji ke Makkah. Untuk memudahkan deteksi orang-orang yang telah pernah ke Makkah. Tentu agar tak menyebarkan paham soal Khilafah atau Amr (kepemimpinan) di nusantara.

Pengaruh pikiran Snock ternyata lumayan drastis. Pasal 2 RR (Staatblaad Nomor 2) tentang pelaksanaan undang-undang agama (goddienstige wetten) diutak-atik. Mula-mula Pasal 75 RR yang direvisi. Lewat Staatblaad 1906 Nomor 364 (Stb. Hindia Belanda 1907 Nomor 204) direvisinya istilah “undang-undang agama”. Gantinya menjadi berbunyi “peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan”.

Puncaknya tahun 1925 Hindia Belanda merevisi Regering Reglement (RR) menjadi Indische Staatregeling (IS). Inilah konstitusi Hindia Belanda. Konstitusi ini mengikuti model Republik Perancis yang telah kudeta atas kekuasaan Gereja Katolik dan Monarkhir di Eropa. Hindia Belanda mengikutinya berlandas azas konkordansi. Dalam kacamata Hindia Belanda, syariat tentu bukan pilihan untuk menjadi living law. Mereka mengucilkannya.

Masa Eliminasi

Masa kala nusantara menjadi res publica. Constitutio diterapkan. Tapi merupakan kelanjutkan dari sistem hukum produk Hindia Belanda. Konstitusi 1945 ialah kelanjutan dari Indesche Staatsregeling. Buktinya ada dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945. Bahwa jika ada peraturan sebelumnya yang belum diatur, maka masih dianggap berlaku. Ini bunyinya. Pertanyaannya peraturan mana yang berlaku, sementara republik baru berdiri? Tentu Indesche Staatsregeling itu yang dimaksud. Dari sini pilihan betapa republik telah memilih memberlakukan sistem hukum Eropa Kontinental. Ini sistem hukum yang dikenakan Hindia Belanda sebelumnya.

Sejumlah beleid warisan Hindia Belanda masih aktif hingga kini. Wetboek van Koophandel (WvK) secara resmi diadopsi secara utuh. Inilah yang kini menjadi ‘hukum dagang’. WvK ini sejatinya copy paste dari Code de Commerce yang berlaku di Republik Perancis itu. WvK ini diundangkan tahun 1848 oleh Hindia Belanda. Code de Commerce dikodifikasi oleh Napoleon Bonaperte, Kaisar Perancis, tahun 1807. Tanggal 1 Januari 1809, Code de Commerce berlaku aktif di Kerajaan Belanda. Hindia Belanda membawanya ke nusantara. Di Hindia Belanda berlaku aktif sejak 1 Oktober 1838, dengan landasan Pasal 131 Indesche Staatsregeling tadi. Mulanya WvK hanya diperuntukkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing, oleh Hindia Belanda. Tapi sejak republik berdiri, WvK dinyatakan berlaku untuk seluruh golongan, termasuk pribumi. Begitu juga dengan Burgelijk Wetboek (BW) yang diadopsi menyeluruh menjadi ‘hukum perdata’. Ini juga warisan tunggal Hindia Belanda.

Irawan Santoso, SH