Rupiah dan Perkoelian

233

Oleh Irawan Santoso Siddiq

Ini adalah masalah yang sampai kini tak selesai. Rupiah begitu ambrol dibanding US Dollar. Rupiah masih di angka 13.5 ribu untuk se-Dollar-nya. Entah dari mana logikanya, sesame secarik kertas, begitu besar beda nilainya. Pihak BI hanya bisa kasih regulasi-regulasi penghibur diri. Seolah itu sebuah upaya untuk menguatkan rupiah.

Sekitar setahun lalu, BI menerbitkan Peraturan BI (PBI) No 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Ini semacam juklak dari UU Mata Uang. Tak boleh ada transaksi dengan US Dollar di yurisdiksi hukum Indonesia. Memorievantoelighting dari PBI ini adalah demi mendongkrak Rupiah terhadap US Dollar. Padahal pelaku pasar sadar, transaksi dengan US Dollar itu sudah mendasar.

Kaum advocat coorporate, menjadi bangga jika mematok biaya konsultasi-nya dengan US dollar per jam-nya. PBI itu cuma regulasi yang non executable. Ada lagi regulasi yang malah buat untung kaum perbankan. Para coorporatiosn berlomba-lomba melakukan hedging (lindung nilai) dengan sejumlah bank.

Pada saat itu PT Garuda Indonesia, justru bikin kontrak hedging terhadap empat bank senilai Rp 1 triliun. BII, Bank Mega, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank, semuanya untung. Sudah biasa juga PT PLN lakukan hedging dengan sejumlah bank. Gonjang ganjing rupiah ini malah jadi bisnis tersendiri bagi kaum bank. Sementara hasil rapat Dewan Gubernur BI, tetap nyatakan rate BI di angka sekitar 7 persen. Tak ada perubahan. Padahal inflasi sudah merajalela. Rupiah makin tak berharga.

Para ekonom adalah dukun-dukun yang dipakai kaum bankir itu untuk melegitimasi regulasi mereka. Mereka cuma berkutat di masalahnya, tanpa mampu menemukan akar masalahnya. Inilah perkoelian yang terus berlangsung. Karena BI itu hanyalah foto kopi dari De Javasche Bank, milik Hindia Belanda. BI itu bukan milik rakyat Indonesia. Mereka memonopoli sistem alat tukar di Nusantara.

State, negara, hanya menjadi centeng bagi ajang bisnis mereka. Terperosoknya rupiah membuat kaum coorporation terancam kerugian karena inflasi merajalela. Para coorporate menekan para pekerjanya untuk berproduksi lebih banyak supaya kerugian tak makin membesar dan keuntungan makin tinggi. Para pekerja coorporations adalah rakyat, yang hanya berstatus buruh, bukan majikan. Para buruh inilah yang ketiban sial dari sistemik perekonomian model begini.

Inilah kapitalisme. Inilah perkoelian, yang melanjutkan sistem Hindia Belanda. Karena kitab hukumnya masih sama. Hindia Belanda menggunakan Wetboek van Koophandel (WvK) sebagai hukum dagangnya. Kini Indonesia tunduk dengan sukarela menggunakan hukum itu, dan menjalankan metode bisnis Hindia Belanda. Tak heran perkoelian lestari tanpa pamrih.

Kembali-lah ke Sultaniyya. Lupakan regulasi-regulasi tak berguna itu. Gunakan Dinar emas dan Dirham perak sebagai alat tukar muamalah. Sultaniyya adalah solusi agar bisa keluar dari jerat Dollar dan regulasi tak berharga itu.
Insha Allah.