Sebab Adanya Utang Negara

242

Utang negara, ini bukan masalah seorang kepala negara. Bukan pula musabab seorang Presiden. Tapi masalah hal ihwal tentang “negara”. Karena jamak layak bertanya, mengapa negara-negara ber-utang? Kepada siapa negara ber-utang? untuk apa negara ber-utang?

Jika merujuk teori tatanegara –yang telah kuno–, teori negara berutang seolah tak dikenal. Negara seolah bentuk ideal bagi kehidupan bersama. Negara, dalam bahasa, terjemahan dari “staat” (english), “staat” (Dutch), “Lo Stato” (Machiavelli), “L’etat” (France). Khazanah bahasa menyebutnya “negara”. Khazanah bahasa hanya mengenal istilah “nagari” di Minangkabau dan “nagara” dari Hindu Majapahit.

State, Plato menyebutnya Politeia. Inilah buah dari cara berpikir logika manusia, dari abad rennaisance. Karena manusia mencoba menemukan format baru, keluar dari bellenggu Raja dan Gereja kala itu. Maka Machiavelli memunculkan “Lo Stato” (negara). Locke melengkapi bahwa manusia sejatinya berhak menentukan sendiri komunitas kehidupannya, dalam kitabnya Two Treaties on Civil Gouverment. Karenanya ketundukan manusia pada Raja dan Gereja patut dipertanyakan. Rosseou menambahi dengan “le Contratc Sociale”. Bahwa kehidupan bersama itu adalah kontrak bersama. Wadahnya itulah yang disebut state. Dante Alleghieri sudah mendahului. Dalam Die Monarchia, dia memfatwakan bahwa Gereja tak layak lagi mengatur kehidupan masyarakat. Gereja hanya layak mengurusi rohani belaka. Maka, Revolusi Perancis, abad 18, puncak eksekusi dari ide-ide tentang “state”. Disitulah mencuat kali pertama “state” di dunia. USA mengikuti dengan mendeklarasikan yang namanya “negara”. Immanuel Kant melengkapi bahwa negara harus berlandas hukum tertulis. Inilah yang disebut rechtstaat, antitesa dari maachtstaat (negara kekuasaan). Lincoln menggaungkan, negara itu pemerintahan dari rakyat, opleh rakyat dan untuk rakyat.

Lalu, dari mana teori bahwa negara ber-utang? Kepada siapa negara ber-utang? untuk apa negara ber-utang?

Jika memang “negara” adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka tak ada celah negara membutuhkan utang. Karena uang rakyat (baca:pajak), dari rakyat, dan digunakan untuk pembangunan (untuk rakyat). Beginilah “negara” yang semestinya, berlandaskan teori tatanegara –yang nyata sudah kuno–.

Perwujudan nation state, baru dimulai sejak abad 17 ke atas. Dari situlah “negara” baru dikenal. Islam tak mengenal “negara”. Yang ada Daulah atau Kesultanan atau Khilafah. Daulah dan Khilafah bukan hierarki.

Abad pertengahan di Eropa, juga tak mengenal istilah “state” atau “negara”. Disana hanya ada Raja dan Gereja sebagai pemangku kekuasaan. Tapi semenjak adanya negara-negara, mulai dari Eropa, afrika, asia, sampai latin, disitulah jamak negara-negara memiliki utang. Hanya 5 negara, yang diembargo, yang tak memiliki utang. Sekelas negara Inggris, USA, Perancis, Spanyol, semuanya ber-utang. Bahkan Yunani, negara yang baru berdiri abad 18, pasca “merdeka” dari Kesultanan Utsmaniyah, kini telah dideklarasikan bangkrut alias pailit, karena tak mampu bayar utang. Inilah penyebab bahwa fakta empiris adanya utang negara, tak terbaca sama sekali oleh hukum tatanegara yang telah usang. Karena fakta sebuah negara tak lain hanya seperti “negara fiskal”. Karena state berwujud bak coorporation besar dimana rakyat berfungsi sebagai agunan. Bretton Woods, tahun 1945, yang dideklarasikan di USA, bisa menjadi titik awal bagaimana bentuk fiscal state. Dari sanalah berdiri dua institusi bankir, sang pemberi utang buat negara: IMF dan World Bank. Korelasinya tentu pada pemaksaan hadirnya bank sentral pada setiap “state”. Makanya constitutio boleh mengatur apa saja, aasal urusan sentral bank masuk sebagai salah satu aturan dasar. Dari situlah fiscal state terpatri pada setiap “le contract sociale”. Inilah fenomena dunia dengan state yang mewabah. Maka, tak ada istilah negara merdeka. Karena setiap “state” menjadi stakeholder dari bankir, yang menggurita. Inilah musuh umat manusia yang nyata.

Tentu, fakta ini agak lucu jika ada yang menganggap “state” ini di qiyas-kan dengan Daulah. Karena jika demikian, siapa sang Khalifah, apakah Kepala Negara atau Direktur IMF? Karena sang head of state sebuah “state” ternyata tak berdaulat penuh seperti teori Jean Bodin tentang soverignity. Melainkan berwujud menjadi stakeholder bankir semata. erron in persona jika mendudukkan head of state sebagai “khalifah”. Karena semestinya para bankir itulah yang lebih layak. Tapi jelas error in objecto jika mengqiyas-kan “state” ini dengan Daulah. Karena yang haq dan bathil tentu tak bisa disatukan. Muslimin dibekali Al Quran, sang Furqon. Artinya pembeda. Yang haq dan bathil tentu berbeda. Barrakallah.