Syariat Tanpa Perlu Legislasi

157

 

Jika kini disebut era tak ada Islam, mungkin banyak yang marah. Karena Islam hanya tersisa pada nama. Al Quran hanya bersisa pada bacaannya. Umat dalam jumlah banyak, tapi laksana buih. Umat begitu jamak, tapi mengikuti Yahudi dan Nasrani hingga lubang biawak. Inilah yang terjadi. Maka Islam pun menghilang. Yang tersisa hanya umat yang banyak, tapi tanpa Islam.

 

Dalam sebuah Hadist Sahih, Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam mengidentifikasi tentang Deen Islam. Terdiri dari Islam-Iman-Ikhsan. Islam adalah syariat. Iman ialah aqidah. Ikhsan tentu Tauhid. Ketiganya mesti berpadu tanpa terpisah. Tentang aqidah dan tauhid, insha Allah kini masih terjaga, walau tak lagi membahana. Pertahanan aqidah yang merujuk pada pengajaran Imam Asy Asary, Imam Mathuridi, Imam Juneid masih terus diajari. Era dulu, para imam itu yang membentengi umat dari serang penyimpangan aqidah mu’tazilah. Kini memang neo mu’tazilah kembali menjelma. Walau tak sempurna seluruhnya mu’tazilah. Tapi cara berpikir Mu’tazilah yang dihidupkan kembali. Hanya ulama-ulama Ahlusunnah masih bisa mewanti-wanti. Aqidah insha Allah masih terjaga. Begitu juga soal ikhsan. Tauhid yang diwujudkan pada tassawuf, masih jamak yang melakoni. Walau fitnah sana sini masih tinggi. Tapi tassawuf terus terpelihara dengan tarekat-tarekat dari sanad yang pasti. Hanya di soal syariat, ini yang ironi. Karena terjadi penyimpangan yang begitu murni.

 

Ulama membagi Syariat pada dua wilayah besar: ibadah dan muamalah. Ibadah kemudian tersistematika pada rukun Islam. Mulai shahadat, sholat, zakat, shaum, Haji. Tiga ibadah yang bersifat privat, tak terusik. Shahadat, sholat, dan shaum. Tapi soal Zakat dan Haji, inilah ibadah yang tak steril lagi. Begitu juga dalam wilayah muamalah. Wilayahnya yang terdiri dari munakahat, wirasah, jinayat, khilafah, siyar hingga mukasamat, ini telah hilang ditelan bumi. Karena tak lagi dijalankan dengan murni.

 

Tapi istilah-istilah itu memang muncul kembali, tapi dalam wujud syariat yang dilegislasi. Karena problem mulai muncul kala umat tak lagi ber-Daulah. Tiadanya AMR, pemimpin Islam dan kehidupan umat tak lagi berjamaah. Merebaknya state dari belantara Eropa, sebagai anak kandung rennaisance, upaya perceraian Tuhan dan kehidupan dunia, merambah dunia Islam. Merebak paham modernisasi Islam, yang muncul dari Mesir dan Saudi sejak abad 18 ke atas. Inilah yang memunculkan ide legislasi syariat. Qawaid yang berdengung adalah Islam harus mengikuti perkembangan jaman. Alhasil Islam dipaksakan mesti mengikuti pola yang berkembang di belantara Eropa, pasca Revolusi Perancis yang mengadopsi merkantilisme dan kapitalisme.

 

Masa rennaisance, disitulah kaum Eropa mencari bentuk kehidupan bersama, agar lepas dari kungkungan Monarkhi dan Gereja. Masa itu, Eropa mewarisi Romawi yang terbelah di Roma dan Konstantinopel. Nasrani menjadi agama resmi. Tapi aqidah Nasrani terbelah-belah. Di Konstantinopel, Nasrani Unitarian. Sementara di Roma, Trinitas menggema. Keduanya rebutan jamaah. Alhasil berimbas pada penerapan hukum kaum Eropa. Raja, yang dianggap wakil dari Tuhan yang tak berhak dibantah. Karena Raja dilantik secara resmi oleh Gereja. Menggaunglah Vox Rei Vox Dei, suara Gereja Suara Tuhan. Tapi penyimpangan sudah mulai terasakan. Alhasil kaum jamak melakukan penetrasi agar keluar dari kungkungan. Cara berpikir Plato pun diadopsi. Sesuatu tentang “idea” kembali dihidupkan. Rennaisance menemukan kembali. Tapi intinya menceraikan Tuhan dalam kehidupan duniawi. Neo Platonisme merebak. Kehidupan dalam bingkai kerajaan pun di revisi. Setelah kali pertama merevisi soal aqidah. Maka Machiavelli merumuskan tentang “supremasi state”. Montesquei merumuskan “trias politica”. Rosseou menemukan soal “du contract social”. Jean Bodin menceritakan tentang “soverignity”. Karena mereka menggugat dogma monarkhi dan Gereja. Abad 18, Revolusi Perancis menjadi puncaknya. Gereja dikudeta, Monarkhi diakhiri. Itulah dianggap akhir masa maachtstaat (negara kekuasaan). Muncullah kosakata rechtstaat (negara hukum). Dengan kaedah du contract social, trias politica, merebaklah apa yang disebut “state”. Era itulah akal menjadi dominan. Hukum harus tertulis, dengan legalitas sebagai azas. Trias politica dianggap bisa menjadi check and balances. Kitab suci dipinggirkan. Constitutio ditemukan. Kaum Eropa merumuskan sendiri cara kehidupan bersama. Itulah yang diterjemahkan menjadi “negara”. Republik Perancis menjadi negara pertama. Raja Louis XVI diganting, pertanda matinya maachtstaat.

 

Filsafat menjadi kiblat. Gereja hanya domain untuk ibadat. Urusan publik dan hukum, itu dianggap kedaulatan rakyat. Tuhan dianggap telah mati. Voltaire melengkapi, hukum Tuhan dianggap tak lagi relevan. Karena kehadiran Tuhan direvisi. Tuhan, seolah hanya hadir kala dipikirkan. Tuhan juga dikata bak pembuat jam. Begitu jam selesai diciptakan, maka jam itu berjalan sendiri. Disitulah personifikasi akan kehidupan dunia. Manusia dianggap berhak mengatur dirinya sendiri, tanpa perlu campur tangan lagi kehendak Tuhan. “Jika Tuhan menuntut ketundukan penuh, maka Tuhan adalah diktator,” kata Voltaire. Resmilah Tuhan diceraikan dari hukum manusia. Rechtstaat membahana. Legislasi menjadi syarat kepastian hukum.

 

Aturan soal “usury” (riba) direvisi. Sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Bunga uang dibolehkan, padahal  dilarang oleh Perjanjian Lama. Karena, bunga uang dianggap menjadi hak pemberi utang, karena mengalami kerugian akibat masa tunggu uang yang diutangkan. Itu analoginya. Maka, bisnis rentenir menjadi legal. Bank menjadi sah berdiri. Bankir pun menggeliat. Revolusi industri melanjutkan. Kapitalisme menjadi azas utama. Tapi semuanya tetap mesti dilegislasi, agar menjadi hukum yang pasti.

 

Abad pertengahan, masa suram Eropa tapi terang benderang bagi dunia Islam. Daulah Utsmani memimpin umat. Syariat menyala-nyala. Di nusantara, lebih dari 200 kesultanan eksis dengan syariat yang terjaga. Syariat tentu berbeda dengan rechtstaat. Persinggungan terjadi. Di nusantara, sejak abad 15, kaum Eropa melanglangbuana mencari rempah-rempah. Pasca takluknya Konstantinopel, 1453, mereka memutar dari Eropa singgah di Cape Town, lalu menuju nusantara. Membeli lansung rempah-rempah. Monopoli terjadi. Portugis memulai. VOC kemudian mengikuti. VOC untung besar di nusantara. Mereka-lah para pengusaha yang kemudian berhak mendirikan sebuah “pemerintahan” sendiri. Hukum yang dibawa, tentu azas konkordansi dari Kerajaan Belanda. Abad 18 VOC bangkrut. Digantikan Hindia Belanda. Mereka makin berkuasa dinusantara. Belanda menganut rechtstaat yang mengambil Civil Law, seperti diterapkan republik Perancis. Negeri-negeri persemakmuran, menerapkan Common Law. Tapi keduana anak kandung rechtstaat.

 

Di nusantara, Hindia Belanda dengan konkordansi membawa Civil Law, tanpa mau tunduk pada syariat. Abad 19, masa diskiriminasi mulai terjadi. Umat Islam digolongkan kaum pribumi. Berhak menerapkan syariat –hukum Islam–. Lalu Snocuk Hurgronje, agen Gubernur Hindia Belanda, menerlorkan fatwa, azas receptie. Disinilah syariat Islam mulai di eliminasi. Syariat diberlakukan di bawah hukum adat. Sesuatu yang mengundang kontroversi.

 

Tapi semenjak merdeka, Civil Law diadopsi. Code de Commerce di copy paste sampai kini. Code Penal menjadi azas utama pidana. Rechtstaat menjadi pilihan pasti. Lalu bagaimana nasib Syariat, yang sebelumnya di eliminasi oleh Snouck? Disitulah hilang ditelan bumi. Karena umat jamak terkesima pada rechtstaat.

 

Mulai muncul teori legislasi Syariat. Karena Syariat dan rechtstaat dua barang yang berbeda. Syariat punya kaedah, rechtstaat punya azas utama. Legalitas menjadi kata kunci. Semua aturan harus diundangkan, untuk mendapatkan kepastian. Sementara syariat jamak yang tak tertuliskan. Dalam wilayah muamalat, ini telah dipangkas habis. Tak ada lagi wilayah yang diadopsi. Dalam ibadah, urusan Zakat dan Haji, ini yang dilegislasi.

 

Para modernis membawa ajaran baru. Islam harus mengikuti perkembangan jaman. Maka Islam harus dicangkok-kan pada kapitalisme ini. Alhasil Islam seolah menuntut juga aturan yang dilegislasi. Inilah jalur berpikir, yang kemudian di wilayah muamalat, diperlukan legislasi, aturan tertulis. Sebagian kaum menganggap melegislasi syariat ini sebagai jihad. Entah apa dalil dan logika syariatnya.

 

Legislasi syariat inilah yang melahirkan beleid tentang Zakat, Haji, Wakaf, Perkawinan, sampai kemudian program “mengislamisasi” bank. Maka muncullah beleid Bank syariat, pasar modal syariat, sampai asuransi syariat. Apa yang terjadi? Syariat menjadi berbeda kala jaman Kesultanan Utsmani, Kesultanan Aceh Darusalam, dan masa keemasan Islam. Legislasi syariat membawa Islam berada di bawah Civil Law, yang dipaksakan. Inilah yang tak membawa umat pada kejayaan. Melainkan Islam menjadi komoditas, yang bisa dikapitalisasi juga.

 

Metode ini yang sudah tak relevan. Karena legislasi syariat, bukanlah jalan penegakan syariat. Bukan Islam yang harus mengikuti perkembangan jaman. Tapi umat-lah yang harus kembali ke Islam. Ini didengungkan ulama asal Skotlandia, Shaykh Abdalqadir as sufi. Artinya umat harus kembali pada syariat yang benar. Tinggalkan legislasi syariat. Karena itu hanya membuat jauh dari pangkal jalan.

 

Karena Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam bersabda, tiga generasi terbaik dalam Islam adalah masa Sahabat, Tabiin dan Tabiit Tabiin. Inilah yang menjadi modul Islam.  Inilah rujukan untuk menjalankan Islam yang pernah dijalankan. Dari titik itulah Islam secara sempurna dilakoni. Di titik itulah syariat dijalankan, tanpa mencampur adukkan dengan konsep hukum ala manusia. Jalan untuk menuju ke sana diakses dengan mahdhab. Ulama-ulama telah meninggalkan mahdhab agar syariat kembali bisa dijalankan. Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Hambali menjadi bekal agar penerapan syariat kembali. Dari mahdhab itulah ketemu Ummul Mahdhab. Itulah arah penerapan Syariat, yang menuntut pada Deen Islam.

 

Legislasi syariat sudah tak relevan. Karena jelas melabrak hierarki sumber hukum Islam: Al Quran, Sunnah, Ijtihad. Inilah sumber syariat yang primer. Sementara legislasi syariat, hanya berlandas qiyas yang keliru. Karena Islam dibekali Al Quran, yang salah satu namanya adalah Al Furqon, sang Pembeda. Tentu kaedah ini menunjukkan tak bisa Islam dicangkokkan pada kapitalisme yang mendasari rechtstaat.

 

Syariat melekat pada umat. Setiap muslim, wajib menjalankan syariat tanpa kecuali. Dan syariat harus tetap dijalankan, tanpa menunggu adanya aturan perundangan. Karena syariat adalah perintah dari Allah Subhanahuwataala dan telah dicontohkan dalam Sunnah. Inilah jalan dalam menegakkan keadilan.